Ilustrasi. (foto: net)


KALTENGPOS.CO - Industri media cetak mendapat angin segar. Sebab, pemerintah menerbitkan kebijakan yang sangat mendukung bisnis mereka. Yakni, insentif berupa pengalihan beban pajak pertambahan nilai (PPN) kertas koran atau kertas majalah dari perusahaan pers ke pemerintah.

Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli mengapresiasi kebijakan yang bertujuan mengurangi beban biaya selama pandemi Covid-19 tersebut. Dia menyebutkan, kebijakan itu merupakan buah komunikasi intensif insan pers dengan pemerintah. Dalam hal tersebut, Kementerian Keuangan.

”Tentu saja ini sangat penting. PPN ini lumayan besar dan itu sangat membantu keberlangsungan media dalam menghadapi pandemi,’’ ujarnya kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres), Rabu (16/9).

Insentif diberikan berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.010/2020. Isinya, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah yang dilakukan perusahaan pers media cetak tahun anggaran 2020.

PPN DTP atas kertas koran dan/atau majalah dapat digunakan setelah PMK terbit dan berlaku hingga 31 Desember 2020. Dewan pers, lanjut Arif, masih terus memantau dinamika yang terjadi setelah periode 31 Desember nanti.

Meski begitu, dia menggarisbawahi kebijakan yang mengindikasikan bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab akan keberlangsungan media sebagai salah satu pilar demokrasi tersebut.

“Media didukung negara bukan dalam arti mengurangi independensi, melainkan justru untuk memperkuat media agar proses check and balance bisa dilakukan dengan baik dan proporsional,” tegas Arif.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa PPN DTP itu berlaku dengan syarat. Yakni, untuk perusahaan media cetak yang menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah dengan kode klasifikasi lapangan usaha 58130.

”Penurunan pendapatan iklan dalam beberapa bulan terakhir telah dirasakan media cetak sebagai dampak Covid-19. Secara nyata, itu menurunkan kemampuan untuk menyediakan kertas sebagai bahan baku utama penerbitan media cetak,” tutur Febrio pada Selasa malam (15/9).

Kertas koran yang atas impor dan/atau perolehannya diberikan kemudahan berupa PPN DTP merupakan kertas koran yang umumnya dipakai sebagai kertas koran sebagaimana tercantum dalam pos 4801 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017.

Sementara itu, kertas majalah yang dimaksud adalah jenis kertas yang umumnya merupakan bahan baku kertas sebagaimana tercantum dalam pos 4802, pos 4805, pos 4810, dan pos 4811 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017.

“PMK ini diharapkan dapat membantu perusahaan pers media cetak untuk dapat menjaga produktivitas di masa pandemi Covid-19,” tandas Febrio.

12

Editor : nto
Reporter : dee/c12/hep/jpg/kpc