Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran (tengah), Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo (kiri) dan Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran, saat menghadiri Rakor Damang dan DAD se Kalteng di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (12/8). (FOTO : IST FOR KPC)


PALANGKA RAYA- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kalteng sudah ditetapkan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam waktu dekat akan segera menetapkan peraturan gubernur (pergub) sebagai turunan teknis perda tersebut.

Sebelum finalisasi, Pemprov Kalteng menyosialisasikan draf pergub kepada Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng, kepala daerah dan seluruh damang se-Kalteng bertepatan di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Damang dan DAD se-Kalteng, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, kemarin (12/8).

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengatakan, pada dasarnya perda ini sudah diusulkan sejak 2017 lalu oleh Pemprov Kalteng, tetapi masih terus berproses hingga dapat terealisasi pada 2020 ini. Pergub akan mengatur pelaksanaan cara membakar dengan kearifan lokal dan di lahan mineral, bukan gambut.

“Harapan saya melalui perda dan pergub ini mudah-mudahan dapat membawa maslahat bagi masyarakat Kalteng. Untuk itu, perlu dilakukan pertemuan bersma DAD dan para damang se-Kalteng melalui rakor dan sosialisasi ini,” katanya kepada awak media usai rakor.

Peran damang begitu vital dalam penerapan di lapangan. Damang akan memberi rekomendasi boleh tidaknya lahan dibakar, siapa-siapa orang yang masuk kategori petani/peladang yang diperbolehkan. Intinya, damang mempunyai kekuasaan dalam memberi izin untuk membakar lahan bukan gambut.

Jumlah peladang se-Kalteng sudah didata. Jumlahnya di atas 8.000 orang. Namun, jumlah itu masih akan diverifikasi oleh damang dan mantir adat.

Pendataan sangat penting. Mereka yang terdata diizinkan melakukan pembakaran lahan di luar gambut setelah mendapat izin dari damang. Apabila tidak terdaftar, otomatis tidak boleh. Untuk itu, bagi yang belum terdaftar, dipersilahkan koordinasi dengan damang dan mantir adat.

“Masyarakat bisa mendaftarkan diri sebagai petani/peladang, aturan ini berlaku bagi siapapun yang masuk dalam wilayah hukum adat sekitar, silahkan meminta izin,”ujar Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng Esau Tambang, kemarin (12/8).

Usai rakor ini, lanjut Esau, akan dibahas dalam rencana membuat peraturan damang (Perdam). Perdam ini menjadi kerangka perda dan pergub, yang juga sebagai turunan dari perda-perda tiap-tiap daerah.

“Daerah silahkan membuat peraturan masing-masing, karena bahasa setiap kabupaten/kota se-Kalteng berbeda. Asalkan tidak keluar dari aturan-aturan yang di atasnya,” tegasnya.

Secara umum, DAD dan para damang yang hadir pada rakor ini sudah setuju. Dengan demikian, pergub isinya sudah dikunci dan sudah final.

“Ada yang dihapus oleh Pak Gubernur, yakni pengecualian bahwa pembakaran boleh, tetapi jika ada instruksi gubernur tentang status darurat maka itu dihapus semua. Pak gubernur tidak ingin nanti pergub ini tidak berjalan jika selalu ada alasan siaga darurat, gubernur tidak mau mengikat masyarakat adat dengan kalimat itu,” beber Esau.

12

Editor :dar
Reporter : sja/abw/ram