Pimpinan sidang paripurna yang juga Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya Basirun B Sahepar didampingi juru bicara tim pelapor HM Khemal Nasery dan Jumatni saat pelaksanaan rapat paripurna di ruang Rapat Gabungan DPRD setempat, Rabu malam (8/7). (DOK PRIBADI UNTUK KALTENG POS)


PALANGKA RAYA-Untuk segera menyelesaikan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 dimana saat ini telah sampai pada pendapat akhir fraksi-fraksi serta pengesahannya, DPRD Kota Palangka Raya kembali menggelar rapat paripurna melalui video conference, yang bertempat di ruang rapat gabungan DPRD setempat, Rabu (8/7) malam.

Adapun dalam sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Basirun B Sahepar serta dihadiri oleh seluruh anggota DPRD dan unsur pimpinam organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemko Palangka Raya dan Wakil Wakil Wali Kota Hj Umi Mastikah.

Juru bicara tim pelapor, HM Khemal Nasery dalam sidang tersebut menyampaikan sejumlah poin terkait dengan laporan keuangan terkait pada APBD tahun 2019, diantaranya yakni untuk pendapatan daerah sebesar Rp 1,132 Triliun lebih dengan belanja daerah sebesar Rp 1,084 Triliun lebih dan dana transfer sebesar Rp 1,249 Miliar lebih.

Kemudian untuk pembiayaan daerah, pada bagian penerimaan adalah sebesar Rp 77,624 miliar lebih dan pada bagian pengeluaran sebesar Rp 4,283 miliar lebih serta sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 120,145 miliar lebih.

Selain itu, lanjut Khemal, Komisi A B dan C serta seluruh fraksi yang terdiri dari Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, Gerakan Nurani Bangsa dan Perindo-PSI menyampaikan sejumlah rekomendasi bagi Pemko dalam hal penggunaan anggaran daerah. Pertama, meminta kepada pemko untuk segera menindaklanjuti LHP BPK RI dan rekomendasi dari DPRD terkait LHP BPK RI tahun anggaran 2019.

Selanjutnya, mempertimbangkan dalam penganggaran belanja langsung pada proses penyusunan APBD perubahan karena dikhawatirkan tidak dapat dilaksanakan. Lalu mendorong OPD terkait dengan dana kelurahan agar membuat juknis sehingga anggaran dapat segera direalisasikan.

Kemudian bagi OPD yang serapan anggarannya belum maksimal, DPRD kata Khemal, mendorong agar dapat menganggarkan dengan matang rencana kegiatannya sesuai dengan kemampuan dan perhitungan hambatannya. Selanjutnya dalam menetapkan target PAD, DPRD berharap agar dapat disesuaikan dengan potensi dan kemampuan serta terus dikoordinasikan bersama SOPD terkait.

Lalu kepada SOPD -SOPD yang berada di lingkungan pemko, pihaknya mendorong agar dalam penyampaian Raperda Pelaksanaan APBD kepada DPRD haruslah dalam bentuk laporan yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Kalteng.

"DPRD juga tidak lupa untuk menyampaikan apresiasi kepada OPD yang telah sukses dalam mengelola anggaran dengan baik dan melampaui target PAD. Juga atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah diraih kembali selama empat kali berturut-turut. Semoga ini semua selain bisa dipertahankan, juga mampu ditingkatkan kembali dengan mengacu kepada perencanaan yang matang serta pelaksanaan maupun manajemen keuangan yang baik dan evaluasi yang tepat," pungkasnya.

1 2

Editor :dar
Reporter : pra

You Might Also Like