ILUSTRASI


PALANGKA RAYA-Pilkada di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau masih menyisakan permasalahan. Pertarungan el-clasico antara Ben Brahim-Nafiah Ibnor dengan Mawardi-Muhajirin, tak selesai di pemilihan 27 Juni lalu. Demikian pula di Pulang Pisau. Paslon Edy-Taty melawan Idham-Jaya yang berebut takhta Bumi Handep Hapakat, juga bakalan seru. Pilkada dua daerah ini berujung di meja Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim mengatakan, sesuai surat KPU RI Nomor 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 tentang penetapan paslon terpilih tanpa hasil Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2018 di MK, maka pilkada Kapuas dan Pulang Pisau termasuk di antara 70 daerah, yang tercatat oleh panitera MK dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Perkara di dua kabupaten ini, tak ayal membuat KPU mesti mempersiapkan diri.

“Kami sudah memerintahkan KPU Kapuas dan Pulpis, untuk mempersiapkan kuasa hukum masing-masing, dalam menghadapi sidang di MK,” ujarnya kepada Kalteng Pos, Senin malam (23/7).

Selain itu, lanjut Harmain, KPU setempat juga akan menyiapkan jawaban dan alat bukti, sebagaimana tuntutan masing-masing yang disampaikan oleh pemohon di MK.

Dalam surat MK Nomor 14/PAN.MK/7/2018 tanggal 23 Juli 2018, tentang permintaan data rekapitulasi permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2018, terlampir permohonan perkara Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.

Perselisihan hasil pemilihan Kapuas teregistrasi dengan Nomor 70/PHP.BUP-XVI/2018, dengan pemohon atas nama HM Mawardi-Muhajirin. Sedangkan, Pulpis teregistrasi dengan Nomor 12/PHP.BUP-XVI/2018, dengan pemohon H Idham Amur-H Ahmad Jayadikarta.

Menurut Harmain, KPU Kalteng bersama KPU Kapuas dan KPU Pulang Pisau, mengikuti rapat koordinasi penyelesaian perkara PHP gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2018, di Jakarta.

“Saya mendampingi KPU Kapuas dan KPU Pulpis, menghadiri acara untuk persiapan sidang PHP di MK,” tambah pria yang akrap disapa Ustaz Harmain ini.

Selain membahas terkait PHP di dua kabupaten itu, Harmain juga menjabarkan, bahwa pada delapan daerah akan melaksanakan pleno. Lantaran, Pilkada Barito Utara, Murung Raya, Gunung Mas, Lamandau, Seruyan, Sukamara, Palangka Raya, dan Katingan tidak teregister perkara PHP. Sehingga, bisa dilaksanakan penetapan, sebagaimana yang telah dijadwalkan.

 

Terpisah, Edy Pratowo mengungkapkan, Pilkada Pulang Pisau belum ditetapkan pemenangnya, karena masih ada perselisihan dan masuk dalam gugatan di MK. Untuk itu, pihaknya juga akan menunggu proses peradilan di lembaga hukum tersebut.

"Kami hormati itu (gugatan perselisihan, red). Karena itu merupakan hak konstitusi. Semua ada mekanisme dan aturan dalam proses tersebut. Tunggu saja hasilnya. Insya Allah Edy-Taty dua periode, dan tahun 2018-2023 adalah tahun keemasan Edy-Taty," katanya.

Paslon Bupati Kapuas Mawardi-Muhajirin membenarkan, mengajukan gugatan ke MK, terkait hasil pemilihan di Kabupaten Kapuas. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP), Jumat (20/7) pukul 16.02 WIB.

"Iya, benar adanya gugatan ke MK, dan kita menerima surat pemberitahuannya, Selasa (24/7)," ungkap Ketua KPU Kapuas, Budi Prayitno.

Dirinya juga mengakui, pemohon mengajukan gugatan Jumat (20/7) dan sidang perdana, Jumat (27/7). Sehingga penetapan pemenang Pilkada Kapuas, menunggu setelah adanya putusan MK. "Intinya, kita siap hadapi gugatan tersebut," tutupnya.

 

Enam Kepala Daerah Dilantik Serentak

Berdasarkan pasal 163 sampai pasal 165 UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, mengenai pengaturan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah, enam dari 11 daerah yang menggelar pilkada di Kalteng, akan dilantik serentak di gelombang pertama.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri, ada tujuh daerah yang masa pemimpinnya sudah berakhir di Juli ini. Berdasar ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri), dapat dilakukan pelantikan sesuai jadwal yang ada.

“Maka pihak pemprov menunggu saja hasil penetapan, dari seluruh wilayah yang melaksanakan pilkada serentak itu. Selanjutnya dapat diajukan ke Kemendagri, untuk diproses pelantikannya,” ujarnya kepada Kalteng Pos, kemarin.

Fahrizal menjelaskan, enam daerah itu meliputi; Sukamara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Barito Timur, dan Murung Raya.

“Karena akan diajukan secara kolektif ke pusat untuk diproses, sambil menunggu hasil dan SK penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka menunggu dulu prosesnya nanti di sana,” terangnya.

Melihat dari UU tersebut, untuk Kota Palangka Raya dan Barito Utara, berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada 23 September ini. Otomatis pelantikan dilakukan pada gelombang kedua, 20 Desember 2018 mendatang.

“Otomatis untuk Palangka Raya dan Barito Utara itu, akan kena di gelombang kedua pelantikannya,” ujar Fahrizal.

Sedangkan untuk wilayah Gunung Mas, lanjut kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng ini, karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada 28 Mei 2019, maka pelantikannya akan digelar 6 Juni 2019.

Di tempat terpisah, Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim menjelaskan, berdasar mekanismenya, ketika sudah dilakukan penetapan sebagai kepala daerah terpilih, maka selanjutnya menjadi kewenangan pemerintah untuk melakukan pelantikan, sesuai aturan ataupun jadwal dari Kemendagri.

“Kami hanya sampai penetapan saja, dan bersurat ke DPRD masing-masing, untuk dapat diajukan ke pemerintah terkait pelantikan. Dan selanjutnya menjadi ranah pemerintah,” pungkas Harmain.

Berdasarkan UU nomor 10 tahun 2016 pasal 163 sampai pasal 165, tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota mengenai pengaturan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah,

pelantikan tahap pertama direncanakan pada 20 September, diikuti yang masa akhir jabatannya selesai di Januari sampai dengan 20 September.

Pelantikan gelombang kedua direncanakan pada 20 Desember, diikuti yang masa akhir jabatannya selesai di Januari sampai dengan 21 September sampai dengan 20 Desember 2018. Tahapan ketiga, direncanakan pelaksanaan pelantikan 14 Maret 2019, diikuti yang masa akhir jabatannya selesai mulai 21 Desember sampai dengan 14 Maret.

Tahapan keempat, direncanakan pelaksanaan pelantikan 6 Juni 2019, diikuti yang masa akhir jabatannya selesai mulai 15 Maret sampai dengan 6 Juni 2019. (ami/ari/ce/ram)

Loading...

You Might Also Like