Ilustrasi. (foto: net)


KASONGAN, KALTENGPOS.CO - Selama ini keberadaan desa di wilayah Kabupaten Katingan, sedikit banyak ada mendapatkan bantuan dari Perusahaan Besar Swasta (PBS). Baik itu untuk pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan lainnya.

Terkait dengan hal ini Kepala Desa (Kades) diingatkan jangan sampai coba-coba untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif. Hal ini ditegaskan Bupati Katingan Sakariyas kepada Kalteng Pos, Kamis (15/10).

Sebab ungkap bupati, ada oknum desa di Katingan ini, yang nekat membuat SPj fiktif. Dimana ada sebuah pembangunan badan jalan, dilakukan oleh PBS. Lalu pembangunan itu dibuat pertanggung jawabannya oleh oknum kades. Padahal, pembangunan dilakukan tidak menggunakan anggaran desa. Sehingga pada akhirnya, oknum itu berurusan dengan aparat penegak hukum.

"Jangan main-main. Jika memang pembangunan itu tidak menggunakan anggaran desa, buat apa dibuat pertanggung jawabannya. Sama saja itu menjebak diri sendiri," ujarnya.

Penggunaan anggaran desa sekarang ini ujar Sakariyas, menjadi sorotan banyak pihak. Termasuk dari Pemerintah Kabupaten Katingan sendiri.

"Oleh sebab itu jangan membuat hal yang sifatnya bisa menjebak diri sendiri. Mari kita gunakan anggaran dengan benar untuk pembangunan desa. Sehingga desa bisa maju dan berkembang," pungkasnya.

1

Editor : nto
Reporter : eri