Ilustrasi. (foto: net)


PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO – Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana (RKUHP) yang diharapkan mampu menjadi peraturan yang memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat, hingga kini terus mendapat sorotan. Pasalnya, dalam rancangan tersebut ternyata banyak ditemukan draf pasal-pasal dengan isu yang justru dinilai berpotensi merugikan dan mengkriminalisasi masyarakat.

Salah satunya adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan isu kesehatan, reproduksi, kejahatan seksual hingga kesetaraan gender.

Draf pasal-pasal itu dinilai  telah secara nyata mengesampingkan aspek kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender, yang mana pasal-pasal tersebut masih diliputi dengan masalah overkriminalisasi (tindakan kriminalisasi yang berlebihan).

Hal tersebut terungkap dalam acara diskusi webinar “Proyeksi Dampak Disahkannya RKUHP Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Kesetaraan Gender” yang dilaksanakan Aliansi Masyarakat Sipil Kalteng Tunda RKUHP, Rabu (23/9/2020).

“Banyak kejanggalan di RKUHP itu yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kesehatan dan kesetaraan gender,” kata Ketua Pengurus Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalteng, dr Muhamad Fitriyanto Leksono yang menjadi salah satu narasumber.

Sejumlah pasal yang menimbulkan multitafsir dan berpotensi mengakibatkan kriminalisasi, sebut Fitriyanto, seperti kegiatan edukasi dan promosi alat pencegahan kehamilan.

Disebutkan Fitriyanto, dalam RKUHP menyatakan bahwa edukasi dan promosi hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang. Padahal UU 52/2009 tentang KB mengedepankan peran masyarakat dan edukasi kesehatan reproduksi dapat dilakukan oleh masyarakat, termasuk pendidik sebaya, konselor, dan relawan.

Ini adalah salah satu bentuk kemunduran di kala masyarakat mulai terlatih dan mengetahui tentang alat kontrasepsi, RKUHP malah melakukan pembatasan dan mengkriminalisasi, karena promosi dan edukasi alat kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh petugas berwenang dan relawan kompeten dengan penugasan dari pejabat berwenang.

Tidak diketahui secara pasti siapa yang pejabat berwenang yang berhak memberikan penugasan tersebut. Belum lagi bagaimana menentukan kompetensi untuk menilai boleh atau tidaknya seorang mempromosikan alat kontrasepsi, sebagai alat pencegahan kehamilan.

Dengan pasal ini, bahkan orang tua, teman kita, dapat dipidana apabila memberikan informasi alat pencegahan kehamilan sebagai bekal persiapan perencanaan pernikahan kepada anaknya. Pasal ini tentunya akan menghambat banyak program pemerintah, seperti program keluarga berencana, program edukasi kesehatan reproduksi dan program penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS,” bebernya.

Senada juga dikatakan Kartika Sari dari Palangka Raya Ecologycal and Human Right Studies (Progress). Dipaparkan Kartika, draf RKUHP menyuratkan kriminalisasi setiap bentuk persetubuhan di luar ikatan perkawinan. Padahal dalam KUHP yang berlaku sekarang, kriminalisasi hanya untuk pihak yang berada dalam perkawinan. Namun melalui ketentuan pasal zina dalam RKUHP, kriminalisasi dapat dilakukan pada persetubuhan di luar perkawinan.

Sementara ketentuan tersebut merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses atas aduan suami, istri, orang tua atau anak. Namun delik aduan berdasarkan pengaduan orang tua ini, di sisi lain akan dapat berpotensi mempidana orang-orang yang tidak mencatatkan pernikahannya ke Negara, karena alasan ekonomi, perbedaan keyakinan dan bahkan penerapan adat budaya, dan meningkatkan angka perkawinan anak,” ujarnya.

Bahkan lanjut dia, pasal ini bukan saja menyasar pasangan yang bukan suami istri dan kelompok rentan tertentu, namun juga berpotensi terjadinya pemaksaan perkawinan, karena aduannya meluas pada orang tua dan anak, terkhusus pada  kelompok umur anak, untuk menghindari agar anak tidak dipidana. Bila negara menganggap bahwa perkawinan sah hanya karena telah tercatat melalui pencatatan sipil dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama saja, maka pasangan yang hidup bersama menurut struktur adat, dapat dikriminalisasi,” sebut Kartika.

Narasumber lainnya, Margaretha Winda Febiana Karotina dari Solidaritas Perempuan Mamut Menteng mengungkapkan, sejumlah pasal RKUHP juga akan menimbulkan kriminalisasi terhadap setiap perempuan yang melakukan pengguguran kandungan/penghentian kehamilan termasuk dengan indikasi medis dan untuk korban perkosaan.

Dijelaskan Winda, RKUHP akan mengkriminalisasi seluruh bentuk penghentian kehamilan yang dilakukan oleh perempuan, termasuk yang berkesesuaian dengan bertentangan dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan dan PP 61/2014 tentang kesehatan reproduksi yang mengatur adanya pengecualian penghentian kehamilan untuk indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan dalam UU Kesehatan.

“Sementara pengecualian pemidanaan dalam RKUHP hanya berlaku pada dokter yang melakukan aborsi tersebut. Di lain pihak, pasal ini menempatkan perempuan tidak memiliki posisi tawar. Karena disebutkan bahwa perempuan yang melakukan pengguguran kandungan, baik dengan persetujuan ataupun tanpa persetujuan, akan tetap dipidanakan,” ujarnya.

Selain itu, masih ada beberapa pasal lainnya yang berpotensi menyebabkan terjadinya kriminalisasi dan perilaku diskriminatif yang bertentangan dengan HAM, seperti identitas gender dan orientasi seksual.

Menyikapi hal itu, lanjut Winda, Aliansi Masyarakat Sipil Kalteng Tunda RKUHP mendorong agar Pemerintah dan DPR mempertimbangkan ulang rencana pengesahan RKUHP yang secara nyata berpotensi menimbulkan banyak masalah baru.

Kami percaya bahwa RKUHP adalah produk hukum yang lahir dari konsensus dan seharusnya bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia, termasuk warga Kalimantan Tengah dan daerah-daerah lain yang letaknya jauh dari pemerintah pusat,” kata Winda.

Aliansi Masyarakat Sipil Kalteng Tunda RKUHP juga meminta pemerintah dan wakil rakyat untuk melakukan pembaharuan hukum pidana nasional,  dengan melakukan penerjemahan secara resmi terhadap KUHP yang berlaku saat ini. Serta mengevaluasi naskah KUHP yang telah diterjemahkan secara resmi untuk memilah ketentuan mana yang dapat diprioritaskan untuk diubah atau dihapus.

“Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, baru kemudian melakukan pembahasan revisi KUHP secara parsial terhadap ketentuan-ketentuan yang dianggap prioritas dengan melibatkan ahli-ahli pada seluruh bidang terkait termasuk ahli kesehatan dan mengadopsi pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy),” pungkasnya.

123

Editor : Jony
Reporter : nto