Para tersangka Tipikor dari Murung Raya tiba di Rutan Klas IIa Palangka Raya didampingi pihak Kejari Mura, Kamis (6/8) petang. (Foto: Ist)


PURUK  CAHU, KALTENGPOS.CO – Kejari Murung Raya (Mura) memindahkan tujuh orang tersangka korupsi dari Tahanan Mapolres Murung Raya ke Rutan Klas IIa Palangka Raya. ketujuh tersangka yang dipindahkan itu adalah 5 orang tersangka tindak pidana korupsi DD dan ADD tahun 2018 Desa Dirung dan 2 orang tersangka tipikor BBH dan ganti rugi tanam tumbuh di Desa Olung Siron Kecamatan Tanah Siang.

Ketujuh tersangka dibawa tim Kejari Mura dan mendapat pengawalan anggota Polres Mura, Kamis (7/8) pagi.

Rombongan berangkat dari Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya pada 07.30 WIB dengan rute Puruk Cahu-Muara Teweh-Buntok-Palangka Raya dengan menggunakan 4 buah mobil dan tiba pada pukul 18.00 Wib di Palangka Raya.

Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya, Suyanto, SH MH, mengatakan, pemindahan ini dalam rangka mempermudah proses persidangan. “Sidangnya nanti kan di Pengadilan Negeri Tipikor Palangkaraya, jadi untuk mempermudah saja biar tidak terlalu jauh,” terang Suyanto, Jumat (7/8) pagi.

Kasie Intelinjen Marina T A Meifany SH menambahkan, 1 orang tersangka berjenis kelamin perempuan EK (bendahara desa) di titipkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa.

Kasus dugaan korupsi DD berjamaah ini, melibatkan kades dan sekdes, bendahara, wakil BPD dan pihak ketiga. penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pengelolaan DD dan ADD Desa Dirung tahun 2018 dengan modus operandi permintaan atau penerimaan fee, kegiatan desa yang tidak direalisasikan, penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pajak tahun 2018 yang tidak dibayarkan  dan penerimaan uang DD/ADD untuk kepentingan pribadi.

"Dalam kasus ini, penyidik juga telah menemukan Kerugian negara sebesar Rp 279.213.000 berdasar LHP-K Inspektorat Kabupaten Murung Raya," tutupnya.

Sementara dugaan kasus BBH dan ganti rugi tanam tumbuh di Desa Olung Siron Kecamatan Tanah Siang, pembayaran pengadaan tanah dan ganti rugi tanam tumbuh tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017, negara dirugikan sekitar Rp. 256 juta, dari total nilai proyek sekitar tiga miliar rupiah.

1

Editor : nto
Reporter : dad