Ilustrasi. (foto: net)


KALTENGPOS.CO - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak dapat mengklaim beberapa biaya yang berkaitan  dengan Covid-19, seperti biayai rapid maupun swab test, karena dalam penanganan Covid-19 ada anggaran khusus dari pemerintah, yang termasuk dalam bencana alam. Hal itu diungkapkan Asisten Deputi BPJS Kesehatan Bali, NTT, NTB, Nyoman Wiwik Yuliadewi.

Wiwik menyampaikan, selama pandemic, seluruh biaya rapid maupun swab test menjadi tanggungan pemerintah.  “Covid ini kan tergolong bencana. Jadi, pemerintah yang menjamin,” jelasnya saat menggelar diskusi media di wilayah Kecamatan Tampaksiring.

Selain Covid-19, beberapa hal juga tidak ditanggung BPJS, seperti kecelakaan lalu lintas. Alasannya, karena kecelakaan lalu lintas telah ditanggung oleh  Jasa Raharja. “Kecelakaan lalu lintas sudah ditanggung oleh Jasa Raharja. Selain itu, hobi yang membahayakan dan bunuh diri juga tidak ditanggung,” sambung dia.

Sementara itu, Kepala BPJS Bali Timur yang juga mewilayahi Gianyar, Endang Triana Simanjuntak menambahkan, pelayanan rapid test memang dibayarkan oleh pemerintah.  Masyarakat, lanjutnya, bisa mengikuti rapid ke sentra-sentra yang disediakan pemerintah. “Kalau hal itu bagian dari pemerintah, maka pelayanan dibayarkan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Dia juga menyampaikan permasalahan yang sering terjadi. Contohnya, pasien yang masuk rumah sakit, harus dirapid dulu sebelum diambil tindakan. Rapid tersebut terkadang menjadi dilema di rumah sakit.

“Kalau memang bagian dari rumah sakit, sampaikan saja. Itu mestinya ditanggung pemerintah. Nanti kalau ditemukan (rapid bayar di RS, Red) sampaikan saja ke rumah sakitnya. Kami sudah sampaikan ke Dinas Kesehatan. Harusnya itu bagian dari survailance-nya Dinas,” tandas Endang.

1

Editor : nto
Reporter : bx/ade/man/JPR/KPC