Indonesia jadi Presiden Dewan Keamanan PBB. (Foto:UN)


KALTENGPOS.CO - Indonesia memimpin Dewan Keamanan PBB, dengan menjadi Presiden Dewan Keamanan (PBB) pada masa keanggotaan periode 2019-2020. Sebagai pimpinan, Indonesia akan melaksanakan sejumlah program kegiatan selama bulan Agustus.

Program kerja tersebut telah disahkan secara konsensus oleh DK PBB di New York, Amerika Serikat, pada Senin kemarin, dan didukung negara-negara anggota.

“Guna menjaga kesinambungan Presidensi Indonesia pada 2019 yang bertemakan Investing in Peace, tema presidensi tahun ini adalah Advancing Sustainable Peace," kata Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Dian Triansyah Djani dalam keterangan tertulis PTRI New York, Selasa (4/8).

Dubes Djani menambahkan bahwa selama presidensi Indonesia, akan diselenggarakan lebih dari 15 pertemuan resmi DK PBB yang telah terjadwal, antara lain mengenai Palestina, Suriah, Lebanon, Yaman, Irak, Guinea Bissau, Somalia, DPRK, dan pertemuan tematik yang merupakan prioritas Indonesia.

Di samping itu, dijadwalkan juga setidaknya 13 pertemuan badan subsider DK dan pertemuan informal lainnya.

Salah satu prioritas presidensi Indonesia adalah untuk terus mendorong relevansi DK PBB dalam upaya global memberantas COVID-19 dengan memprakarsai pertemuan mengenai pembangunan perdamaian dalam masa pandemi.

“Hal ini penting mengingat dampak COVID-19 dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan di negara-negara yang baru keluar dari konflik, serta mempersulit proses perdamaian di wilayah-wilayah yang masih dilanda kecamuk konflik," ujar Dubes Djani.

Selain itu, guna memenuhi janji kampanye yang merupakan salah satu prioritas keanggotaan Indonesia di DK PBB, Indonesia akan menyelenggarakan dua pertemuan mengenai pemberantasan terorisme, yaitu pembahasan laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai ancaman ISIL/Daesh, serta mengenai keterkaitan kejahatan lintas batas dengan terorisme.

Presidensi Indonesia juga dijadwalkan akan mengesahkan setidaknya tiga resolusi mengenai perpanjangan mandat Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), sanksi terhadap Mali untuk mendukung proses perdamaian, dan Misi PBB di Somalia (UNSOM).

“Perpanjangan mandat misi UNIFIL melalui adopsi resolusi amat penting, terutama mengingat Indonesia merupakan negara pengirim pasukan terbanyak di UNIFIL," Dubes Djani menegaskan.

Sebelum adopsi program kerja DK PBB, Indonesia telah mengadakan pertemuan dalam format breakfast meeting dengan para duta besar DK PBB bertempat di Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, dengan menerapkan protokol kesehatan saat pandemi secara ketat.

Selain itu, pada hari yang sama, Indonesia selaku presiden DK juga telah menyelenggarakan pengarahan kepada seluruh negara anggota PBB dan media yang khusus meliput PBB, tentang agenda DK selama bulan Agustus.

Keberhasilan Indonesia memperkenalkan batik pada masa presidensi bulan Mei 2019 akan dilanjutkan dengan mempromosikan kain tenun Indonesia pada presidensi tahun ini.

12

Editor : nto
Reporter : ant/rtr/ngopibareng