Saiful Rohman


PORTAL Jember (23 Juni 2020) memberitakan bahwa sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2019 angka buta aksara di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah orang buta aksara mencapai 3.053.353 atau sekitar 1,78 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Mereka berada di daerah terpencil, sulit dijangkau, mayoritas perempuan dan berusia lanjut.

Hal itu diungkap oleh Cecep Suryana, koordinator fungsi pendidikan keaksaraan  dan budaya baca dalam diskusi terpimpin yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa 23 Juni 2020.

Pernyataan di atas selaras dengan kenyataan yang terjadi di deretan perkampungan terpencil eks. pemukiman transmigrasi di Kalimantan Tengah. Transmigran yang tinggal di Kalimantan Tengah sejak tahun 1984 umumnya berasal dari kalangan miskin. Sebagian dari mereka berhasil meningkatkan status sosial ekonominya setelah mengikuti program transmigrasi. Sementara, yang lain tetap terlilit dengan  lingkar kemiskinan secara turun temurun.

Transmigran yang terlilit dengan lingkar kemiskinan tersebut diketahui telah mewariskan prinsip hidup  yang kurang mendukung upaya pemberantasan buta aksara. Mereka membiarkan anak dan cucu mereka dari generasi milenial meninggalkan bangku sekolah tingkat dasar sebelum waktunya. Ini adalah fakta.

Fakta tersebut  didukung dengan fakta yang lain bahwa lembaga pendidikan keaksaraan (Paket A, B, dan C)  tidak tersebar di setiap desa terpencil. Sehingga, upaya merangkul, menyadarkan, dan mengajak eks transmigran yang buta aksara dan milennial putus sekolah untuk kembali ke ruang belajar  sulit dilakukan.

Kenyataan diatas mungkin merupakan salahsatu penyebab munculnya data 1,78 persen penduduk Indonesia masih buta aksara. Tidak menutup kemungkinan, penduduk desa terpencil di daerah lain juga mengalami  kejadian dengan sebab yang sama.

Pemerintah sebagai konseptor dan regulator pendidikan keaksaraan harus membuat konsep dan regulasi yang menyentuh akar permasalahan. Mendirikan dan menghidupkan lembaga pendidikan keaksaran di setiap desa terpencil perlu dilakukan.

Lembaga pendidikan keaksaraan juga demikian. Mereka juga harus berpikir untuk melakukan ekspansi layanan dengan membuka cabang di setiap desa terpencil. Dua alasan perluanya dibuka  cabang lembaga pendidikan keaksaraan hingga ke tingkat desa terpencil yaitu alasan geografis dan sinyal internet.

Kondisi geografis desa terpencil masih minim sarana transportasi yang ideal. Jalan licin, berlumpur, dan lubang jika musim penghujan. Ketika musim kemarau, jalan penuh dengan debu beterbangan. Sehingga, berpengaruh kepada minta mereka untuk berkunjung ke lembaga pendidikan keaksaraan yang jauh. Apalagi, umumnya mereka adalah pekerja kasar yang seharian di ladang.

Mereka juga tidak didukung layanan sinyal internet yang baik. Sehingga, pembelajaran daringpun susah. Teori yang berbunyi teknologi telah menjembatani hambatan geografis belum berlaku secara utuh di lokasi semacam ini.

Saya berpikir, mendekati penduduk buta aksara dengan mendirikan layanan  pendidikan keaksaraan hingga ke tingkat  desa terpencil merupakan satu – satunya solusi nyata  mengurangi angka buta aksara.(*)

(Penulis adalah Guru SMPN 4 Katingan Kuala Kabupaten Katingan Kalteng)

12

Editor : Jony
Reporter :