Wakil Ketua II DPRD Mura Rahmanto Muhidin (pakai peci) menjadi saksi ahli dari pihak penggugat dalam sidang gugatan perselisihan hubungan industrial antara 6 (enam) orang karyawan yang di-PHK secara sepihak oleh PT Harmoni Panca Utama (HPU), Senin (13/7) di Palangka Raya. (Foto:Ist untuk kaltengpos.co)


PURUK CAHU, KALTENGPOS.CO – Gugatan Perselisihan hubungan industrial antara 6 (enam) orang karyawan yang di-PHK secara sepihak PT Harmoni Panca Utama (HPU) beberapa waktu lalu, telah memasuki masa sidang ke-6 di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Palangka Raya, Provinsi Kalteng.

Sidang yang berlangsung Senin (13/7) tadi, menghadirkan Wakil Ketua II DPRD Mura Rahmanto Muhidin untuk menjadi saksi ahli dari pihak penggugat.

Dalam menyampaikan pandangannya di depan tiga orang hakim, Rahmanto dengan tegas menyayangkan sikap dari tergugat (PT. HPU) yang dari awal menutup diri terhadap saran dari perbagai pihak.  Baik itu penyelesaian tingkat bipartit, hingga tripartit.

“Bahkan rekomendasi DPRD Kabupaten Murung Raya untuk mempekerjakan kembali ke-6 karyawan yang menjadi korban PHK sepihak tersebut tidak dihiraukan. Menurutnya DPRD sudah menyampaikan dasar yang dipakai perusahaan untuk melakukan PHK ke 6 karyawan, yakni tes urin, yang merupakan hanya sebuah petunjuk dan bukan sebuah bukti,” tegas Rahmanto kepada Kalteng Pos tadi sore.

Tegasnya, dasar pemanggilan PT HPU pada RDP DPRD  Murung Raya sudah jelas perintahnya dalam UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 159 Fungsi DPRD, salah satunya adalah Fungsi Pengawasan termasuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. "Kita mengawasi pelaksanaan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana pihak tergugat PT HPU dalam hal mem-PHK karyawan menggunakan pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003, dimana pasal tersebut sudah dianulir melalui putusan MK No. 012/PUU - I/2003 dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya, perusahaan pasal UU ketenagakerjaan yang sudah tidak berlaku lagi dalam Diktum putusan PHK" ungkap Rahmanto saat menjadi saksi ahli dalam sidang ke 6 di Pengadilan Hubungan Industrial Palangka Raya.

Dia melanjutkan keterangannya, bahwa DPRD wajib menindaklanjuti setiap pengaduan / aspirasi yang masuk ke DPRD.  Hal tersebut didasari pasal 126 PP 12 Tahun 2018, sehingga pengaduan 6 orang karyawan melalui DPC KSBSI Kabupaten Murung Raya wajib proses melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang menghasilkan rekomendasi kepada pihak PT HPU untuk memperkerjakan kembali 6 orang karyawan tersebut.

"Kita meminta kepada PT HPU apapun Putusan Pengadilan Hubungan Industrial nanti agar ditaati dan dilaksanakan," tandasnya.

 

1 2

Editor :hen
Reporter : dad

You Might Also Like