Anggota DPD RI Habib Abdurrahman, gelar pertemuan dengan Pimpinan BPKP Perwakilan Kalteng, Satia Pria Husada, dan jajaran, bahas pengawasan anggaran penanganan covid-19 Kalteng, Kamis (4/6).


PALANGKA RAYA - Akuntabilitas keuangan percepatan penanganan corona virus atau covid-19, menjadi perhatian Anggota DPD RI Habib Said Abdurrahman dan Badan Pengawas Kuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalteng. Itu sesuai dengan hasil pertemuan Anggota DPD RI dengan Pimpinan BPKP Kalteng, Kamis (4/6).

Pertemuan itu langsung dipimpin oleh Ketua BPKP Kalteng Setia Pria Husada dan dihadiri petinggi BPKP lainnya. Pertemuan itu lebih fokus membahas pengawasan keuangan percepatan penanganan corona virus atau covid-19 dan penyaluran bantuan sosial. Kemudian bantuan tidak digunakan untuk kepentingan politisasi.

"Intinya kita akan bersinergi, sama-sama melakukan pengawasan terkait pelaksanaan penanganan covid-19. Iini sesuai dengan topuksi kita bisa bersinergi dengan DPD RI untuk melakukan pengawasan," kata Kepala BPKP Perwakilan Kalteng Setia Pria Husada.

Dia mengatakan, pengawasan yang dilakukan semua yang berkaitan dengan penanganan covid-19. Pengawasan itu, baik  bansos dan penggunaan anggaran dalam penanganan covid-19.

"Bansos inikan menggunakan dan yang besar dan melibatkan masyarakat yang sangat banyak. Dan saat ini pengawasan kita fokuskan ke bansos dulu. Nanti penanganan ekonomi dan sebagainya," ucapnya.

Data penerima bansos dan penyaluran bansos menjadi perhatian serius BPKP Perwakilan Kalteng. "Data itu akan sangat penting, karena untuk menghindari tumpang tindih dan bantuan bisa tepat sasaran. Kemudian masyarakat yang memang membutuhkan tetapi tidak dapat juga menjadi perhatian kita juga," ujarnya.

Sementara itu, Habib Abdurrahman meminta agar, penyaluran bantuan sosil tidak dipolitisasi. Untuk itu, dia bersama BPKP dan lembaga pengawas lainnya akan bersinergi untuk memantau penyaluran bansos kepada masyarakat.

 

"Kita meminta agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran.  Dan kita juga meminta agar bantuan yang disalurkan tidak dipolitisasi," tegasnya.

Habib juga apresiasi BPKP yang bekerja maksimal dalam pengawasan walau anggaran minim. "Saya apresiasi BPKP yang bekerja secara maksimal dengan anggaran yang minim. Dan saya mendoakan agar BPKP selalur diberikan kesehatan dan terhindar dari marabahaya," pungkasnya. 

12

Editor :ndi
Reporter : arj