SERAHKAN : Ketua DPRD Kotim Dra Rinie, Wakil Ketua I DPRD, H.Rudianur dan Wakil Ketua II DPRD Kotim, Muhammad Rudini Darwan Ali saat menyerahkan hasil reses kepada Wakil Bupati Kotim, Taufiq Mukri, Jumat (29/5) lalu. BAHRIANOOR/ KALTENGPOS


SAMPIT- Dalam rangka menyampaikan hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Rapat Paripurna ke II masa sidang II tahun 2020, di ruang rapat utama, Jum’at (29/5) lalu. Tentu dengan menerapkan jarak aman atau social distancing dan memakai masker. 

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kotim, Muhammad Rudini Darwan Ali didampingi Ketua DPRD Kotim Dra Rinie, Wakil Ketua I DPRD, H.Rudianur, dan dihadiri para Anggota DPRD Kotim lainnya serta Wakil Bupati Kotim, Taufiq Mukri dan seluruh kepala SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim.

Wakil Ketua II DPRD Kotim, Muhammad Rudini Darwan Ali menyampaikan bahwa tujuan rapat paripurna itu digelar untuk merangkum aspirasi masyarakat yang telah didapatkan oleh anggota DPRD Kotim pada saat reses. Dengan harapan Pemerintah Daerah bisa menindaklanjuti.

"Kami  gelar rapat paripurna yang bertujuan untuk merangkumkan hasil reses yang telah dilaksanakan oleh semua anggota DPRD Kotim ke daerah pemilihannya masing-masing. Kemudian kami akan disampaikan hasil reses itu kepada Pemerintah Daerah untuk mereka tindak lanjuti,” ujarnya saat itu.

Menurut Rudini dalam penyampaian hasil reses pada persidangan II kali ini sejumlah fraksi banyak menyampaikan dampak wabah Covid-19 bagi masyarakat dan pihaknya banyak mendapat keluhan saat reses khususnya dampak ekonomi yang dialami masyarakat saat ini.

"Saat reses masyarakat juga mengeluh terkait bantuan, yang saat ini belum merata diberikan.  Baik itu bantuan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk warga yang terdampak virus yang mematikan itu,"ungkapnya.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengatakan dengan adanya kegiatan ini, peran DPRD sebagai fungsi pengawasan sangat dibutuhkan masyarakat sebagai penyalur aspirasi dan juga kapasitasnya sebagai wakil rakyat.

"Sebagai tugas dan fungsi kami sebagai pengawasan, maka dari itu kami meminta pemerintah daerah melalui dinas sosial ataupun yang lainnya untuk bisa mendata kembali masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan akurat.  Sehingga tidak ada kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat," tutupnya.

 

1 2

Editor :ndi/hen
Reporter : bah

You Might Also Like