Personil TNI berjaga di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta. Aparat gabungan TNI dan Polri akan dikerahkan ke berbagai lokasi keramaian untuk mengawasi aktivitas masyarakat dalam penerapan new normal di tengah pandemi covid-19. (FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)


Pemerintah berencana menjalankan kebijakan kenormalan baru atau new normal di masa pendemi virus Korona atau Covid-19 di tanah air. Hal ini karena belum ditemukannya vaksin dari virus tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ansory Siregar menilai rencana penerapan new normal oleh pemerintah saat ini belum tepat. Hal itu karena setiap hari orang yang tertular dan juga yang meninggal akibat virus Korona masih bertambah.

“Ada beberapa alasan kenapa new normal belum tepat diberlakukan. Di antaranya rata-rata kematian Covid-19 saat ini antara 20 sampai 25 orang per hari,” ujar Ansory kepada wartawan, Sabtu (30/5).‎

Jika Indonesia ingin menerapkan new normal. Maka semuanya harus bisa dikendalikan. Seperti semua tempat memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga bisa memutus penularan virus tersebut.

‎”Mengurangi risiko wabah dengan pengaturan yang ketat pada tempat rentan dan komunitas rentan seperti lansia, kesehatan mental dan pemukiman padat. Keempat, pencegahan di semua lini tempat kerja,” katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan jika penerapan protokol kesehatan belum terpenuhi di semua tempat. Maka belum saatnya pemerintah memberlakukan penerapan new normal.

“Sekali lagi janganlah berspekulasi untuk menerapkan new normal ini, serta janganlah bicara untung rugi untuk nyawa kemanusiaan,” ungkapnya.

Diketahui, Presiden Jokowi mulai mempersiapkan berbagai hal menuju fase baru kehidupan bersama dengan wabah Covid-19. Masyarakat diminta bersiap menghadapi new normal.

Jokowi menyebut akan mengerahkan puluhan ribu aparat TNI dan Polri di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Mereka akan menjaga tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.

Setidaknya, akan ada 340.000 personel gabungan TNI dan Polri yang akan menjaga di 1.800 objek meliputi aktivitas lalu lintas masyarakat, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, hingga sejumlah tempat pariwisata.

 

1 2

Editor : Mohamad Nur Asikin
Reporter : Gunawan Wibisono

You Might Also Like