Alman P. Pakpahan


PALANGKA RAYA - Para sopir pengangkut logistik dari Kalimantan Selatan (Kalsel) sepakat menghentikan pengiriman barang bahan pokok atau logistik ke Palangka Raya, kemarin, Jumat (29/5). Aksi itu pun kian memanas.

Mereka (sopir,Red)  mengecam kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya yang tidak memperbolehkan mereka masuk dan mengharuskan para sopir mempunyai surat rapid test virus covid-19.

Sementara, menurut mereka tak mudah untuk mendapatkan surat itu. Mereka harus merogoh kocek lebih dari kantong pribadi terlebih waktu mereka akan tersita karena harua bolak balik melakukan test pemeriksaan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Alman P. Pakpahan menuturkan ketentuan tersebut sudah dipikir matang-matang. Adapun tujuannya untuk memutus mata rantai Covid-19 Kota Palangka Raya.

Mantan kepala Inspektorat Kota Palangka Raya ini menegaskan, pihaknya tak menginginkan adanya penularan yang disebabkan oleh para sopir atau distributor logistik dari Kalimantan Tengah terutama Banjarmasin. Terlebih beberapa terdapat ratusan warga pasar tradisional di Banjarmasin dinyatakan positif Covid-19.

"Kalau kita tidak ada pengetatan dan penunjukkan hasil Rapid Test Covid-19 apa jadinya nanti. Yang ada wabah semakin parah di Kota Palangka Raya," kata Alman.

90 persen barang atau logistik yang dipasok dari pasar tradisional Banjarmasin akan masuk ke Pasar Besar Kota Palangka Raya. Sedangkan saat ini Pasar Besar Palangka Raya sudah menjadi kluster baru yang diduga berasal dari Banjarmasin.

"Apakah kita mendengar segelintir orang yang teriak di medsos demo dan mogok angkut barang dari banjarmasin? Karna pemko melalui pos libas minta rapid test atau swab dari para sopir angkutan logistik yang keluar masuk palangka raya?," kata Alman. 

1 2

Editor :dar
Reporter : ard

You Might Also Like