Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Kalimantan Tengah yang juga Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat saat menyampaikan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat dihadapan awak media, Rabu (27/05/2020).(FOTO : IST)


KUALA KAPUAS – Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Kalimantan Tengah yang juga Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat, SH kembali menekankan akan tetap memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat.

Hal itu ia sampaikan ketika ditemui saat melakukan reses ke Kuala Kapuas, Rabu (27/05/2020) siang bertepatan dengan kegiatan Rapid Test Massal Covid-19 bagi warga Kapuas. Ia menyampaikan selaku anggota Badan Legislasi DPR RI yang tugasnya adalah membahas rancangan undang-undang yang harus di eksekusi menjadi undang-undang.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, ketika melakukan rapat perdana bersama Kapolri, saat itu ia sampaikan bahwa kearifan lokal masyarakat dayak secara sektoral yaitu membuka lahan atau bertani dengan cara membakar, dan hal ini terkendala dengan regulasi.

Dikatakannya, bahwa keseluruhan pulau Kalimantan atau kaukus Kalimantan mempunyai peladang tradisional yang membuka lahan pertanian mereka dengan cara membakar. Akan tetapi sekarang para peladang tersebut mendapat perlakuan kriminalisasi dengan ditangkap oleh pihak berwajib. Hal ini belum ada undang-undang yang mengaturnya.

“Para peladang yang membuka lahan dengan cara membakar adalah suatu kearifan lokal yang dilakukan secara turun temurun dan bahkan sebelum NKRI terbentuk. Dan itu bukan merupakan penyebab terjadinya Karhutla di Kalimantan,” katanya.

Untuk itu, Ary Egahni mengungkapkan keprihatinannya lantaran para peladang yang selalu dikambing hitamkan padahal mereka membuka lahan dengan cara dibakar tujuannya hanya untuk menyambung hidup, menyekolahkan anaknya dan bukan dilakukan untuk bisnis.

Ia menegaskan, melalui RUU Masyarakat Hukum Adat ini akan diperjuangkan bagi peladang tradisional, sehingga mendapat perlindungan hukum dan ada hukum positif yang menjadi payung hukum bagi kelangsungan hidup kearifan lokal yang ada. Sehingga, mereka tidak termarginalisasi dan terkriminalisasi.

“Hal ini juga sudah saya sampaikan ketika rapat bersama pak Kapolri, bukan berarti kita membelakangi hukum, maksud saya bagaimana kearifan lokal ini benar-benar dibela. Harus ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa memang membakar lahan itu ada aturannya,” terangnya.

Lebih lanjut, Isteri Orang Nomor Satu di Kapuas itu mengatakan memang ada dampak di belakangnya yang harus dijaga dengan RUU yang dibahas saat ini, supaya membentengi masyarakat tradisional atau peladang tradisional bisa hidup tetapi tidak menjadi alat dan juga menjadi kambing hitam.

1

Editor :dar
Reporter : hmskmf