Ilustrasi. (foto: net)


JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membuka sekolah pada Juli 2020. Rencana itu, kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Hamid Muhammad, sudah dibahas sejak awal Mei 2020.

“Sudah dibahas minggu lalu. Tinggal tunggu keputusan pemerintah kalau sudah final,” kata Hamid.

Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemendikbud juga masih terus mengkoordinasikannya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan.

“Tunggu pengumuman resmi saja, masih dikoordinasikan ke BNPB dan Kemenkes,” jelas Hamid.

Namun begitu, perkembangan agenda tersebut hingga kini belum juga terdengar gaungnya. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evy Mulyani mengungkapkan, hal itu masih belum menjadi kepastian.

“Mengingat saat ini belum dapat ditentukan kapan pandemi akan berakhir, serta sesuai dengan pernyataan Kepala BNPB selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 Doni Monardo pada 12 Mei, maka prediksi-prediksi berdasarkan hasil kajian yang telah dibuat pemerintah masih berpotensi berubah,” kata dia.

Kemendikbud, kata Evy, masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Kajian tentang berbagai kemungkinan pun dilakukan demi keselamatan anak didik dari bahaya Covid-19 ini.

“Kemendikbud secara aktif melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengkaji berbagai kemungkinan atau skenario. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi pertimbangan utama,” ujar dia.

Nantinya, jika rencana masuk kembali sekolah pada Juli 2020 itu sudah final, pada saatnya akan diumumkan secara resmi. Keputusan ini bakal diambil setelah rapat kabinet digelar.

“Pada prinsipnya keputusan pembukaan sekolah akan diputuskan oleh pemerintah melalui rapat kabinet yang dipimpin Bapak Presiden RI. Hal tersebut telah ditegaskan Kantor Staf Kepresidenan,” ucap dia.

Kemendikbud sebelumnya sudah memiliki tiga skenario tentang pembukaan kembali proses bejalar mengajar di sekolah. Ketiga skenario tersebut dipilih dan dipertimbangkan dengan baik dan penuh hati-hati.

Ketiga skenario tersebut pertama, jika Covid-19 berakhir pada akhir Juni 2020, siswa masuk sekolah tahun pelajaran di minggu ketiga Juli 2020.

Kedua, jika Covid-19 berlangsung sampai September 2020, siswa belajar di rumah dilaksanakan sampai September. Dan terakhir, semua siswa belajar di rumah selama satu semester penuh jika Covid-19 sampai akhir tahun 2020.

Sementara Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara mengatakan, new normal tidak terlalu bermasalah pada aspek layanan publik, pemerintahan, dan ekonomi, di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda.

Ada satu new normal yang menurut dia harus hati-hati. Yaitu, new normal di dunia pendidikan.

“Dunia layanan publik bidang pemerintahan, ekonomi, ibadah dan industri yang melibatkan orang dewasa, silakan di new normal. Bidang pendidikan yang melibatkan anak didik, tunggu dulu! Saya lebih setuju anak tetap di rumah dengan pola daring yang diperbaiki. Harus ada pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang lebih efektif, minimal sampai Desember,” tutur Dudung dalam pesan elektroniknya kepada JPNN.com, Selasa (26/5).

Kemendikbud, para pakar pendidikan, organisasi profesi, praktisi pendidikan terpilih harus segera mengadakan rembuk nasional terbatas atau FDG istimewa. Ini demi menyelamatkan anak didik. Saat ini sedang wabah Covid-19. Kita sedang berhadapan dengan penyakit. Sehat adalah utama bagi anak didik.

“Pemerintah jangan mengorbankan anak didik untuk masuk sekolah. Ingat pesan SRA (Sekolah Ramah anak). Tidak ada spekulasi kesehatan untuk anak didik. Penerapan prosedur kesehatan, shift belajar, mengurangi jam belajar dan segala ikhtiar di luar rumah tidak akan efektif. Anak akan berkerumun dan melintasi sejumlah ruang publik,” tegasnya.

Mengendalikan anak tidak ada yang lebih efektif selain di rumah. Saat ini anak didik harus dijauhkan dari paparan wabah virus corona.

Rumah tetap menjadi area yang terbaik bagi anak didik. Anak tidak harus masuk sekolah saat wabah, melainkan sekolah yang harus masuk rumah.

Caranya? Kurikulum darurat harus dibuatkan. Anak dibuat belajar di rumah.

Bila PJJ (pendidikan jarak jauh) dianggap tidak efektif, menurut Dudung, wajar karena kita masih gagap dan transisi. Ke depan segera pemerintah menciptakan kurikulum darurat

“Sekolah Masuk Rumah”. Jangan terbalik, “Anak Masuk Sekolah”. Hari ini anak sudah aman di rumah.

“Spekulasi tingkat tinggi bila anak digiring kembali ke sekolah. Kecuali satu sekolah hanya 20 anak didik. Satu sekolah ada yang ribuan anak didik,” cetusnya.

Dia menambahkan, pola pendidikan kita ada yang serupa sekolah terbuka. Ada pola pendidikan persamaan paket B, paket C. Bahkan ada pola homeschooling dan pendidikan virtual. Nah, pola pendidikan seperti ini yang harus diduplikasi sesuai kondisi wabah.

“Sekali lagi jangan spekulasi anak masuk sekolah. Nilai seorang anak saat ini adalah nilai keselamatannya, bukan hak belajarnya,” ucapnya.

Lanjut Dudung, new normal kenakan pada orang dewasa terkait upaya menghidupkan layanan publik, ekonomi, peribadatan dan kepentingan strategis lainnya.

Anak didik harus dijaga bersama di tempat paling aman bagi dirinya. Kepentingan kesehatan anak adalah utama. Belajar adalah kepentingan lanjutan yang bisa direkayasa tanpa harus berspekulasi “mendampingkan” anak dengan Covid-19.

“Tidak ada pola “mendamaikan anak dengan corona” apa pun namanya! Dalam bahasa iklan, Buat Anak Kok Coba-coba,” tutupnya.

1 2

Editor : nto
Reporter : esy/jpnn/msn/fajar/kpc

You Might Also Like