Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Yusri Yunus. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)


Polda Metro Jaya berencana menggunakan Pasal 11 tentang pungutan liar terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin. Polisi masih mempelajari aturan hukum tersebut.

“KPK menyerahkan ke polisi dengan pertimbangan pelaku Pasal 11,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dikonfirmasi, Senin (25/5).

Yusri menuturkan, tujuh orang yang diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, dia telah mengimbau agar tujuh orang tersebut dikenakan wajib lapor.

“Perkara yang diserahkan ke kita ini sudah gelar pertama kemarin. Tujuh orang itu wajib lapor dulu,” ujar Yusri.

Yusri menyampaikan, hingga kini pihaknya masih mendalami serta mempelajari rekonstruksi kasus tersebut. “Kami pelajari dulu dan dalami. Masih di dalami mencari kontruksi perkaranya seperti apa,” jelas Yusri.

Untuk diketahui, KPK dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud menangkap basah Komarudin selaku Rektor UNJ. Pihak yang juga ikut terjaring yakni Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ Sofia Hartati, Analis Kepegawaian Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendikbud Tatik Supartiah, Kepala Biro (Karo) SDM Kemendikbud Diah Ismayanti, serta dua staf SDM Kemendikbud Parjono dan Dinar Suliya.

“Barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 (Rp17,7 juta) dan Rp 27,5 juta,” kata Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto di Jakarta, Kamis, (21/5).

Menurut dia, OTT terjadi sekitar pukul 11.09 WIB, Rabu, 20 Mei 2020. Operasi bersama ini berawal dari informasi Itjen Kemendikbud perihal dugaan penyerahan uang dari Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

Kasus rasuah ini bermula pada Rabu, 13 Mei 2020. Saat itu, Komarudin meminta dekan di UNJ mengumpulkan uang tunjangan hari raya (THR) masing-masing Rp5 juta melalui Dwi. THR itu rencananya diserahkan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan staf SDM Kemendikbud.

Pada Selasa, 19 Mei 2020, uang Rp 55 juta dari urunan delapan fakultas, dua lembaga penelitian, dan pascasarjana UNJ terkumpul. Sehari kemudian, Dwi membawa uang urunan Rp 37 juta ke Kemendikbud. Karo SDM Kemendikbud menerima Rp 5 juta dari Dwi.

“Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud Tatik Supartiah (diberikan uang) sebesar Rp 2,5 juta, serta Parjono dan Tuti (staf SDM Kemendikbud) masing-masing sebesar Rp 1 juta. Setelah itu, Dwi Achmad Noor diamankan tim KPK dan Itjen Kemendikbud,” tukas Karyoto. 

1 2

Editor :Banu Adikara
Reporter : Muhammad Ridwan

You Might Also Like