Menkopolhukam Mahfud MD. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)


Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah adanya kesenggangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Dia menyebut, masyarakat memiliki tafsir berbeda dalam situasi yang terjadi.

“Jangan mencoba berpikir pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu tidak kompak, selama ini sudah kompak. Hanya masyarakaat menarasikan secara berbeda-beda saja,” kata Mahfud kepada wartawan, Rabu (1/4).

Mahfud menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Kedaruratan Kesehatan. Menurutnya, dalam dua aturan tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan menghadapi korona.

“Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk bergerak di dalam kebijakan itu, tetapi tetap dengan ritme kekompakan dengan pemerintah pusat seperti yang selama ini,” jelasnya.

Mahfud menyampaikan, usulan terkait karantina dan lockdown sudah tertampung dalam dua aturan tersebut. Setelah keadaan darurat kesehatan diunumkan, maka langsung bisa diambil langkah PPSB.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu itu menyebut, pemerintah pusat rutin menggelar koordinasi dengan gubernur. Pemerintah Daerah bahkan menyatakan di dalam satu komando dengan pemerintah pusat.

“Kita ndak usah terpancing seakan-akan ada pertentangan antara pusat dan daerah. Yang mau karantina sudah ada jalannya dengan karantina cara undang-undang Undonesia yaitu PSBB,” tandas Mahfud.

 

1 2

Editor :Bintang Pradewo
Reporter : Sabik Aji Taufan

You Might Also Like