Kepala BKD Kalteng Katma F Dirun.


PALANGKA RAYA - Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) perpanjang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN)  dan tenaga kontrak (Tekon) dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan Pemprov Kalteng. Perpanjangan itu sesuai dengan surat edaran gubernur nomor 800/568/IV.1/BKD tertanggal 27 Maret 2020.

Namun, dalam surat perpanjangan penyesuaian sistem kerja ASN dan Tekon tersebut ada beberapa point tambahan yang sangat ditekankan. Salah satunya larangan keras kepada ASN dan pejabat untuk bepergian ke luar daerah.

"Pak Gubernur telah keluarkan surat perpanjangan penyesuaian sistem kerja ASN dan Tekin di Lingkungan Pemprov. Surat dengan 800/568/IV.1/BKD tetanggal 27 Maret 2020 tersebut dikeluarkan dalam rangka upaya mencegah penyebaran covid-19. Dalam surat edaran tersebut terdapat 6 point yang disampaikan gubernur," kata Kepala BKD Kalteng Katma F Dirun.

Dalam surat tersebut, Gubernur Sugianto Sabran menegaskan agar ASN dan Pejabat tidak keluar daerah dan atau melakukan perjalanan dinas. Jika ada ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama penanganan covid-19, maka akan mendapatkan sanksi tegas.

"Larangan ASN dan pejabat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah tersebut terdapat pada point 1 hufur a dan d. Pada ponit 1 huruf a disebutkan ASN dan Tekon tidak melakukan perjalanan ke luar daerah, kemudian pada huruf d disebutkan,  jika melanggar ketentuan pada huruf a bagi pejabat struktural dan fungsional tertentu dikenakan pemberhentian jabatan, ASN jabatan pelaksanaan dikenakan hukuman disiplin tingkat berat dan bagi pegawai kontrak dikenakan pemberhentian," ucapnya.

Selama masa perpanjangan sistem kerja ASN dan Tekon tersebut,  pegawai bekerja di rumah dengan memanfaatkan teknologi. Terkecuali bagi yang bersifat pelayanan, maka hal tersebut diatur kembali oleh kepala perangkat daerah masing-masing.

"Surat edaran Gubernur Sugianto Sabran tersebut berlaku sejak 1 April 2020 mendatang. Dan kami berharap semua dapat mengikuti dan mematuhi," pungkasnya.

Adapun isi surat edaran Gubernur Sugianto Sabran Nomor 800/568/IV.1/BKD tentang Perpanjangan Sistem Kerja ASN dan Tekon, yakni:

1. ASN dan pegawai kontrak menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (work from home) dengn ketentuan:

a. Tidak melakukan perjalanan ke luar daerah

b. Untuk memastikan ASN dan pegawai kontrak melakukan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah, masing-masing atasan langsung melakukan pemantauan keberadaan bawahannya.

c. Absen bagi ASN dan pegawai kontrak yang bekerja di rumah dibuat keterangan hadiri (H) dan dientry oleh admin absensi pada perangkat daerah setelah mendapatkan konfirmasi dari atasan langsung, dan bagi ASN dan pegawai kontrak yang bekerja di kantor tetap melakukan absensi elektronik.

d. Jika melanggar ketentuan pada huruf a bagi pejabat struktural dan fungsional tertentu dikenakan pemberhentian dalam jabatan, ASN jabatan pelaksanaan dikenakan hukuman disiplin tingkat berat, dan bagi pegawai kontrak dikenakan pemberhentian.

2. Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan penjabat pengawas dapat bekerja di rumah yang pengaturannya diserahkan kepada kepala perangkat daerah masing-masing serta berpedoman pada angka (1) tersebut di atas.

3. Bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti; rumah sakit, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, perpajakan, perizinan, dan unit kerja pelayanan lainnya, diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala perangkat daerah

4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kepada masyarakat, pertemuan, rapat, dan sosialisasi. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan agar memanfaatkan sarana teleconference dan atau video conference.

5. Apabila pegawai yang sakit agar istirahat di rumah tidak masuk kerja dan segera memeriksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan.

6. Surat edaran ini efektif mulai berlaku 1 April sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. 

1 2

Editor :ndi
Reporter : arj

You Might Also Like