Ilustrasi. (foto: net)


PALANGKA RAYAMenyikapi Keputusan KPU RI tentang penundaan sejumlah tahapan pilkada, KPU Kalteng pun langsung melakukan langkah-langkah tindak lanjut.

Salah satu yang dilakukan, melaksanakan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kalimantan Tengah, Minggu (22/3/2020).

"KPU Kalteng berharap dengan penundaan tahapan ini, pencegahan penyebaran Covid-19 serta penanganannya berhasil dengan baik," ujar Ketua KPU Provinsi Kalteng Harmain.

Ia juga meminta kepada seluruh jajaran KPU sampai penyelenggara Badan Ad Hoc Pemilu di Kalteng, untuk mengikuti anjuran pemerintah terkait penanganan Covid-19.

"Sambil terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, semoga Tuhan yang maha kuasa menjauhkan kita dari ancaman Covid-19, sehingga tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat berjalan dengan baik," imbuhnya.

Seperti diberitakan KPU RI melalui Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tertanggal 21 Maret 2020, memutuskan melakukan penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Adapun penundaan sebagaimana dimaksud pada keputusan KPU Kalteng meliputi beberapa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yaitu :

1. Pelantikan PPS tanggal 22 Maret 2020 dan masa kerja panitia pemungutan suara : 23 Maret sampai dengan 23 November 2020

2. Pembentukan PPDP 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP 16 April 2020 hingga 17 Mei 2020.

3. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020. Kemudian dilanjutkan pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 sampai 17 Mei 2020.

Untuk KPU Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur  Tahun 2020, tahapan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan juga akan ditunda pelaksanaannya ditunda, meliputi:

1. Penyampaian dukungan bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten ke PPS.

2. Verifikasi faktual di tingkat Desa/Kelurahan.

3. Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan.

4. Ekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten.

5. Pemberitahuan hasil rekapitulasi

6.  dukungan bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

7. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten.

8. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan.

9. Verfikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukunga perbaikan.

10. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

11. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat Desa/Kelurahan.

12. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan.

13. Kapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota. 

1 2

Editor : Jony
Reporter : ard

You Might Also Like