Ketua DPW Perindo Kalteng, Pancani Gandrung


PALANGKA RAYA-Pembukaan pendaftaran penjaringan bakal calon Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) oleh DPD Partai Perindo Kotim, berbuntut panjang. Ketua DPW Perindo Kalteng Pancani Gandrung sebut DPD Perindo Kotim telah melanggar ketentuan yang diatur oleh partai terkait pembukaan pendaftaran calon bupati.

Pasalnya, pembukaan pendaftaran yang dilakukan oleh DPD Perindo Kotim tanpa sepengetahun DPW. "Sampai saat ini kami tidak ada mengeluarkan SK Dan kami tegaskan, bagi calon kepala daerah yang mendaftar di Perindo tidak ada biaya pendaftaran. Sebab, siapa pun boleh mendaftar ke Perindo secara geratis," kata Ketua DPW Perindo Kalteng Pancani Gandrung, Kamis (27/2/2020).

Dia memastikan, DPW Partai Perindo siap menerima berkas siapa pun dan itu tidak ada batasan waktu, serta tidak ada tim penjaringan. Bakal calon yang mendaftar juga tidak dibatasi waktu, hingga nanti DPP yang mengeluarkan rekomendasi dukungan.

"Saya juga kaget dengan adanya tim penjaringan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kotim. Karena kami DPW tidak pernah tahu dan tidak diberitahu," tegasnya.

Pancani juga membantah jika Perindo hanya akan mengusung atau mendukung bakal calon yang mendaftarkan diri di Perindo.

"Kalau berkas-berkas mereka yang mau mencalon, banyak yang masuk. Perindo terima siapa saja yang menyerahkan berkas dan kami juga tentu melihat aspirasi masyarakat serta kesiapan bakal calon. Namun, keputusan final ada di DPP," tukasnya.

Dia menjelaskan, sesuai juklak tahun 2017, DPP sudah memberikan arahan soal pendaftaran bakal calon. Salah satunya harus melalui SK DPW untuk di tingkat DPD. "Dan sekarang kami tidak ada mengeluarkan SK tim penjaringan  pendaftaran bakal calon. Ini kami lakukan menghindari hal - hal yang tidak kami inginkam terjadi. Kami mengakomodir siapa pun yg mau mendaftar di Partai Perindo," ujarnya.

Terkait adanya tim penjaringan tanpa SK DPW, Pancani menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut. Termasuk jika ada dugaan pelanggaran dalam penjaringan bakal calon Bupati Kotim.

"Kami akan menugaskan tim yang nanti dipimpin Sekwil Perindo Kalteng untuk turun langsung menanyakan kepada semua DPD Kotim terkait adanya tim penjaringan calon bupati di Kotim. Dan kita harus kembali kepada aturan an juklak yang telah mengatur pendaftaran bakal calon di Perindo," ujarnya.

Pancani juga membantah telah melakukan pembohong publik terkait aturan dan juklak dalam penjaringan calon kepala daerah. Sebab, semua mekanisme dan aturan terkait penjaringan sudah ada petunjuk dari DPP.

"Harusnya DPD Perindo Kotim mengacu pada edaran DPP Perindo Nomor 817-SK/ Partai Perindo/v/2016 tentang pemilihan kepala daerah. Pada point 12 disebutkan, pembentukan tim pemilihan kepala daerah dilakukan selambat-kambatnya 3 bulan sebelum pelaksanaan pemilihan. Sementara DPD Perindo Kotim tidak melakukan hal tersebut, bahkan SK dikeluarkan oleh DPD Kotim sendiri tanpa pemberitahuan ke DPW yang berada satu tingkat di atasnya. Dan itu juga diatur dalam Tim Operasi Pemenangan (TOP) 9 Partai Perindo," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Perindo Kotim Sosiawaty saat dikonfirmasi mengaku masih ada kegiatan di Jakarta. "Maaf ibu lagi ada kegiatan di Jakarta," tutupnya. (arj/nto)

Editor :
Reporter :

You Might Also Like