Ilustrsi Pilkada serentak 2020 (Kokoh Praba Wardani/JawaPos.com)


Tahun 2020, Indonesia kembali akan mengadakan perhelatan besar. Adapun hal itu yakni, Pilkada Serentak di 270 daerah dengan perincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Semua Partai Politik, sudah barang tentu berharap dapat memenangkan sebanyak mungkin kader atau calon yang diusung. Tidak terkecuali Partai Golkar yang telah menetapkan minimal 60 Persen pilkada serentak 2020.

Ketua Pemenangan Pemilu Sumatra 1-DPP Golkar Idris Laena mengatakan, ‎untuk mewujudkan harapan tersebut, Partai Golkar melaksanakan seleksi yang ketat untuk menetapkan calonnya.

“Tetap memberi ruang seluasnya kepada kader dan bakal calon lainnya untuk berkompetisi mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar,” ujar Idris Laena ‎dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (27/2).

Pengaturan tentang seleksi jabatan publik di Partai Golkar diatur pada AD/ART, khususnya pada di pasal 11 ayat 4 yang menyatakan, bahwa tahapannya meliputi tahap pendaftaran dan tahap penjaringan serta tahap penetapan.

Penetapan lebih lanjut telah diatur dalam juklak No 3 DPP Partai Golkar. Bahwa pada tahap pendaftaran Golkar memberi kesempatan kepada calon kepala daerah, terutama kader untuk mendaftar melalui DPD 2 masing-masing daerah.

“Setelah itu semua nama yang sudah dijaring oleh DPD Golkar provinsi akan di review menjadi antara 3 sampai dengan 5 orang bakal calon yang akan diusulkan ke DPP Golkar,” ungkapnya.

“Alhamdulillah saya Idris Laena bersama pengurus pemenangan pemilu Sumatra 1-DPP Golkar yang meliputi 5 provinsi, yakni Aceh-Sumut-Riau-Kepri dan Sumbar di bawah arahan wakil Ketua umum Pemenangan Pemilu DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia telah menerima penyerahan hasil penjaringan calon kepala daerah untuk 53 daerah yang akan menyelenggaran Pilkada,” ungkapnya.

Selanjutkan mekanisme yang dilakukan adalah melakukan seleksi dengan menggandeng lembaga survei independen.

Penetapan akhir calon kepala daerah akan ditetapkan oleh Tim Seleksi DPP Partai Golkar yang dipimpin lansung oleh Ketua umum DPP Golkar-Airlangga Hartarto.

“Satu hal lagi yang perlu diketahui bahwa Ketua Umum melakui Juklak No 4,tentang Tata Kerja punya hak diskresi,” ungkapnya.(jpc)

 

Editor :
Reporter :

You Might Also Like