Ilustrasi. (foto: net)


JAKARTA – Draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja menuai polemik. Pasalnya, RUU tersebut dinilai dianggap penuh kontroversi dan salah kaprah.

Salah satunya adalah aturan yang memuat kewenangan Presiden yang bisa membatalkan Undang-Undang hanya dengan lewat Peraturan Pemerintah (PP).

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 170 yang berbunyi Peraturan Pemerintah boleh membatalkan Undang-undang, pun spontan langsung menuai polemik. Karena bertentangan dengan UU No.12/2011 juncto UU 15/2019 tentang peraturan perundang-undangan.

Pemerintah berdalih, dalam mengatur dan menyusun RUU Omnibus Law Cipta Kerja terjadi kesalahan ketik, hingga menyebabkan offside-nya substansi dari rancangan undang-undang tersebut.

Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yassona Laoly yang kemudian membantah dan menyebutnya hanya salah ketik.

“Ya masa sih (salah ketik). Lucu, yang prioritas kok salah ketik,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Bagi Wasekjen DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, alasan tersebut tidak masuk akal.

Menurutnya, jika memang alasannya salah ketik, maka seluruh ayat dalam pasal tersebut harus dihapus.

Sebab, tiga ayat yang ada memang menghendaki pemerintah bisa mengubah ketentuan UU lewat Peraturan Pemerintah.

“Sesungguhnya itu jelas memang keinginan pemerintah,” tegasnya kepada redaksi, Rabu (19/2).

Dia yakin memang ada keinginan pemerintah untuk menerapkan pasal tersebut. Hanya saja, kenginan itu menabrak hirarki perundang-undangan.

Artinya, jika tidak dihapus total, maka pemerintah tidak perlu cari-cari alasan pembenaran seolah-olah seluruh masyarakat tidak mengerti.

“Salah ketik biasanya tidak substantif. Padahal jelas isi pasal ini sangat substantif,” tegasnya.

“Apakah salah ketik sepanjang itu? Salah ketik dalam bentuk 1 pasal & 3 ayat?” tanya anggota Komisi XI DPR itu.


Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKB, Maman Imanul Haq, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2) pun menilai alasan yang disampaikan pemerintah bahwa terjadi kesalahan ketik, adalah hal yang tidak masuk akal.

“Saya rasa bukan salah ketik ya. Ini menunjukkan bahwa tingkat koordinasi di pembantu-pembantu Presiden juga di beberapa kalangan itu tidak terlalu baik,” kata Maman Imanul Haq.

Anggota Dewan Syuro DPP PKB itu meminta pemerintah mengkaji ulang draf RUU Omnibus Law Ciptaker sebelum diserahkan ke DPR RI. Sebab, berpotensi menuai reaksi keras dari masyarakat jika tidak segera dibenahi.

Lebih lanjut, Maman Imanul Haq juga meminta Presiden agar segera mengambil alih draf RUU Omnibus Law Ciptaker untuk dilakukan pembahasan bersama kementerian dan Lembaga terkait.

“Presiden harus mengambil alih. Jangan sampai Presiden juga merasa kecolongan dan tidak tahu. Sehingga saya menginginkan bahwa Omnibus Law ini harus kembali dibicarakan semua kalangan, termasuk dari kementerian,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Nasdem, Willy Aditya, menyampaikan bahwa pihaknya memastikan Pasal 170 di dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja bukanlah kesalahan ketik.

“NasDem melalui semua Anggota DPR-nya akan mengawasi ketat RUU Omnibus Cipta kerja ini. Kami akan memastikan bukan cuma kesalahan ketik yang akan kami sampaikan kepada pengusul, tapi juga substansi-substansi yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat dan keberlangsungan lingkungan,” ujar Willy, Kamis (20/2). (sta/rmol/pojoksatu/kpc)

Editor :
Reporter :

You Might Also Like