Ilustrasi RUU Ketahanan Keluarga (Kids First Community)


Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin mengatakan tema keluarga sebenarnya sudah diatur dalam UU tentang Perkawinan. Sehingga tidak perlu lagi dibuat UU Ketahanan Keluarga. Hal ini dikatakan Mariana setelah DPR resmi memasukan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga ke dalam salah satu RUU yang masuk dalam prolegnas 2020.

“Tema keluarga sebetulnya bisa diatur dalam UU Perkawinan. Karena yang disebut keluarga berangkat dari hubungan keluarga yaitu ayah ibu anak atau anggota keluarga lain,” ujar Mariana kepada JawaPos.com, Kamis (20/2).

Mariana menambahkan, untuk kesejahteraan, pengendalian pendukuk ‎serta reporoduksi sudah dala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sehingga tidak perlu lagi ada RUU Ketahanan Keluarga. “Sementara soal kesejahteraan dan pengendalian penduduk dan reproduksi ada BKKBN,” katanya.

Menurut Mariana yang menjadi perhatian Komnas Perempuan adalah konteks kekerasan. Seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sehingga sebaiknya lebih baik DPR mengurusi tentang kekerasan dalam rumah tangga.

‎”Oleh karena itu sebuah aturan perlu dibuat atas persoalan masyarakat yang perlu diatur secara hukum. Untuk keluarga sebetulnya bisa dibuat dalam penyuluhan atau bimbingan melalui forum-forum sosial di masyarakat,” ungkapnya.

‎Adapun RUU Ketahanan Keluarga merupakan usulan dari lima anggota DPR yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari PKS, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Ali Taher dari PAN dan Endang Maria dari Golkar.

Berikut sejumlah pasal kontroversial di dalam RUU Ketahanan Keluarga:

1. Peran Istri Dalam Rumah Tangga

Dalam pasal 25 ayat 3 disebutkan peran seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga hinhga memenuhu hak suami dan anak sesuai norma agama.

(3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:

a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

b. menjaga keutuhan keluarga; serta

c. memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta

memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penanganan Krisis Keluarga karena Penyimpangan Seksual

RUU ketahanan Keluarga dalam pasal 85-87 juga mengatur mengenai kewhiban keluarga melakukan rehabilitasi hingga bimbingan terhadap anggota keluar yang memiliki penyimpangan seksual.

Pihak keluarga juga wajib melaporkan anggota keluarga yang memiliki penyimpangan seksual kepada lembaga yang nantinya ditunjuk untuk menangani masalah tersebut.

Pasal 85:

Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa:

a. rehabilitasi sosial;
b. rehabilitasi psikologis;
c. bimbingan rohani; dan/atau
d. rehabilitasi medis.

Pasal 86

Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota Keluarganya kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 87

Setiap Orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.(jpc)

 

1 2

Editor :
Reporter :

You Might Also Like