Ilustrasi. (foto: net)


JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada beberapa wilayah yang memerlukan penanganan khusus dalam Pilkada Serentak 2020. Papua dan Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi dua provinsi yang disebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar, mencontohkan wilayah-wilayah rawan konflik, salah satunya kawasan pegunungan Papua. Menurutnya, kawasan tersebut memerlukan skenario pengamanan khusus.

“Di wilayah-wilayah pegunungan, Papua utamanya yang di daerah atas. Karena di sana kan bukan one man one vote, tapi noken. Nah, di sana ada kelompok sipil bersenjata. Ini tentu ini harus ada skenario tersendiri,” kata Bahtiar di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (28/1).

Ia menyampaikan pesan Mendagri Tito Karnavian yang mengimbau agar setiap aparat di wilayah rawan konflik dapat tetap terlaksana seperti di daerah-daerah lainnya. Bahtiar menyebut sejauh ini Kemendagri sudah melakukan pemetaan dan deteksi dini tentang kemungkinan adanya potensi konflik saat Pilkada. Daerah yang pernah mengalami konflik identitas seperti Kalimantan Tengah perlu diantisipasi sejak awal.

“Secara umum daerah-daerah ini sudah dipetakan. Deteksi dini tentang potensi konflik, misalnya indikasi adalah ketika daerah itu pernah terjadi konflik. Misalnya daerah mana yang pernah punya potensi politik identitas. Ada kasus pernah terjadi di Kalteng sekitar lima tahun lalu. Kita harus deteksi sejak awal,” imbuhnya.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 harus dijadikan sebagai perspektif pencegahan. Menurutnya, tujuan Bawaslu menyusun IKP Pilkada 2020 sebagai sistem peringatan dini untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dalam mencari solusi dalam Pilkada Serentak 2020. “Selain itu, IKP ini juga sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini kerawanan pilkada,” jelas Afif.

Dia mengungkapkan, dalam salah satu metode penyusunan IKP Pilkada 2020 memakai data lampau untuk menerawang masa depan. “Ini harus kita pahami sebagai skema kacamata pencegahan,” imbuhnya.

Penyusunan IKP Pilkada 2020 memperhatikan empat dimensi penting. Yaitu sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi publik. Karenanya, Afif berharap, IKP Pilkada 2020 yang sedang disusun mudah dibaca dan mudah dipahami. “Bagaimana IKP 2020 ini renyah di publik dan mudah dipahami. Pada saatnya bisa dimanfaatkan sebagai kacamata memetakan kerawanan yang nantinya akan mengantisipasi kejadian,” pungkasnya. (khf/fin/rh/kpc)

Loading...

You Might Also Like