Suasana terkini di Wuhan, Tiongkok (dok mahasiswa Indonesia di Wuhan dan PPIT Wuhan)


Pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan kebijakan karantina terhadap 15 wilayah di Provinsi Hubei. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat, ada 243 warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di daerah tersebut.

Mereka tersebar di Wuhan, Xianjing, Huangshi, Jingzhou, Xianyang, Enshi, dan Shiyan. Menurut Plt Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah, semua WNI sehat. Tidak ada yang terjangkit virus korona.

Faiza menuturkan, pemerintah melalui Kedutaan Besar RI di Beijing sedang mengupayakan bantuan logistik untuk WNI di daerah karantina. Pihaknya masih melakukan koordinasi mengenai mekanisme penyaluran bantuan. Faiza mengakui bahwa isolasi membuat logistik menjadi barang langka. Sebab, seluruh penduduk di 15 wilayah itu tidak boleh keluar dari daerah masing-masing. Begitu pula sebaliknya, masyarakat dari luar dilarang mengunjungi daerah karantina, kecuali ada kepentingan khusus.

Dia mengatakan, Indonesia ingin mengevakuasi WNI yang berada di daerah karantina. Hal yang sama diinginkan oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia. Namun, semua bergantung pemerintah Tiongkok.

”Pada 26 Januari, kami telah melakukan video conference dengan Kemenkes, KBRI Beijing, KJRI Shanghai, KJRI Guangzhou, KJRI Hongkong, dan KDEI (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) Taipei untuk membahas langkah-langkah koordinasi dengan otoritas RRT (Republik Rakyat Tiongkok) mengenai evakuasi WNI,” paparnya.

Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha mengatakan, jika kondisi di lapangan memungkinkan, pemerintah segera melakukan evakuasi. Para WNI itu akan dipindahkan ke daerah lain yang lebih aman di dalam Tiongkok maupun ke negara lain.

Di bagian lain, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok Cabang Wuhan Nur Musyafak mengatakan, akses transportasi dari maupun menuju Wuhan masih ditutup untuk sementara. Baik bus, kereta, maupun pesawat. Musyafak membenarkan bahwa kebutuhan logistik di Wuhan menipis. ”Kami sudah menghubungi beliau-beliau (KBRI Beijing dan Kemenlu, Red) agar segera dipenuhi,” ucapnya melalui voice note kemarin.

Meski demikian, dia memastikan, tidak ada laporan WNI di Wuhan terjangkit virus korona. Jumlah mahasiswa dan WNI di Wuhan 95 orang. Rata-rata mahasiswa tinggal di asrama dan selalu terpantau pihak kampus. Hampir seluruh kampus di Wuhan melakukan tindakan pencegahan. Misalnya, memberikan masker, sabun cair, dan termometer gratis kepada para mahasiswa.

”Kami selalu berkoordinasi dengan KBRI Beijing. Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri juga tergabung dalam grup Wechat untuk memudahkan komunikasi,” kata Musyafak.)

Masih Bebaskan Turis Tiongkok Masuk

Hingga kemarin pemerintah Indonesia tetap membuka lebar-lebar pintu masuk bagi warga Tiongkok. Tidak ada pembatasan bagi negara yang menjadi sumber awal munculnya virus korona itu.

Keputusan tersebut kemarin kembali dipertegas dalam rapat koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui, hingga saat ini belum ada larangan penerbangan dari dan ke Tiongkok selain ke Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei. ”Pertimbangannya, belum ada pernyataan kebahayaan dari WHO,” ujar Budi. Apalagi, tidak ada negara lain yang melarang turis Tiongkok masuk ke negara mereka.

Meski demikian, ada prosedur tertentu yang diterapkan kepada penumpang dan awak pesawat dari penerbangan internasional. Termasuk dari Tiongkok. Prosedur tersebut sudah diinformasikan kepada stakeholder perhubungan yang melayani tamu internasional. Misalnya, bandara dan pelabuhan.

Direktur Angkasa Pura I Faiq Fahmi menyatakan, 11 di antara 15 bandara yang dikelolanya memiliki rute Tiongkok. Tiga di antaranya merupakan penerbangan langsung. ”Sekarang ini sudah dilakukan koordinasi secara intens dengan kantor kesehatan pelabuhan (KKP) untuk memastikan bahwa seluruh turis Tiongkok diperhatikan dengan baik,” ungkapnya kemarin.

PT Angkasa Pura I sudah menerapkan standar operasional sesuai arahan pemerintah. Setiap pesawat yang datang akan diatur ke area parkir yang mudah, lalu diidentifikasi, adakah penumpang yang sakit. Jika ada yang bergejala batuk, demam, dan mengalami sesak napas, mereka diserahkan ke KKP dan imigrasi. Sementara itu, penumpang yang sehat akan diarahkan melewati thermal scanner. ”Kalau suhu badannya di atas 38 derajat Celsius, dilakukan pemeriksaan lagi. Kalau di bawah itu, maka lewat jalur normal,” paparnya. Petugas yang berinteraksi dengan penumpang juga harus memakai masker.

Pengetatan juga diberlakukan pada pelabuhan. Direktur Utama Pelindo 4 Farid Padang akan lebih memperhatikan kapal-kapal yang datang. Terlebih kapal pesiar. ”Di pelabuhan ada anak buah kapal dari kapal barang maupun orang. Ada juga pekerja yang kerja sama dengan Tiongkok,” ungkap Farid.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendukung tidak adanya larangan turis Tiongkok datang ke Indonesia. Sebab, pemerintah sudah mengantisipasi dengan baik. Skrining berlapis mulai dari Tiongkok hingga di Indonesia sudah membantu. ”Untuk tujuh orang Tiongkok di Manado itu diperiksa karena Tiongkok belum mendeklarasikan kesehatan mereka. Setelah diperiksa, hasilnya sehat,” tuturnya.

Langkah antisipasi juga dilakukan perusahaan-perusahaan yang memiliki tenaga kerja asal Tiongkok. Salah satunya adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Perusahaan tersebut memiliki tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok sekitar 3 ribu orang. Mereka disebar di berbagai sektor.

CEO PT IMIP Alexander Barus mengatakan, jajaran direksi tak mau mengambil risiko dengan virus korona. Sejak Sabtu lalu (25/1), menurut Barus, perusahaannya memperketat masuknya TKA dan WNA, tak terkecuali WNA Tiongkok. ”Karyawan atau tenant WNA yang saat ini ada di Indonesia, jika ditugaskan ke IMIP, wajib mendapat izin dari koordinator TKA kami,” ujar Barus saat dihubungi Jawa Pos kemarin (27/1). Barus menegaskan, tim kesehatan PT IMIP akan memonitor kondisi karyawan selama 24 jam. Karyawan atau tenant WNA hanya bisa keluar dan masuk kawasan dengan pengawasan dan izin tertulis.

Kementerian Perdagangan menyebutkan, isu virus korona belum memengaruhi arus perdagangan ekspor-impor Indonesia pada negara-negara mitra, termasuk Tiongkok. Namun, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto tetap mempertimbangkan pembatasan produk impor dari Tiongkok. Mendag menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk berdiskusi mengenai produk-produk impor asal Tiongkok.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, saat ini para pengusaha memperketat barang impor asal Tiongkok. Itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan virus korona menempel pada barang asal Tiongkok. ”Sejauh ini kami cukup ketat soal produk makanan dari China karena kan kita juga jarang impor makanan asal China. Mayoritas masih elektronik, baja, dan sebagainya,” ujar Hariyadi.(jpc)

123

Editor :
Reporter :