ILUSTRASI. Ombudsman sarankan pemerintah buat crisis center untuk Coronavirus. (AARON FAVILA/AP/SHUTTERSTOCK)


Ombudsman RI menyarankan, pemerintah perlu berancang-ancang menyiapkan crisis center meskipun belum ada data signifikan mengenai warga terjangkit virus Corona. Langkah ini mengingat mobilisasi manusia dari Tiongkok ke Indonesia atau sebaliknya cukup tinggi.

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan, berdasarkan data statistik, jumlah tenaga kerja asal Tiongkok yang ada di Indonesia mencapai 32.209 jiwa pada 2018. Ini terkonsentrasi pada wilayah-wilayah proyek maupun perkantoran perusahaan multinasional asal Tiongkok.

“Tak cukup mudah mendapatkan dara statistik mutakhir mengenai tenaga kerja asal Indonesia yang berada di Tiongkok. Beberapa sumber seperti The World Bank dan BPS menyebutkan dari 9 juta tenaga kerjaaaal Indonesia di luar negeri ada 10 persen atau kurang lebih 900.000 jiwa di Tiongkok,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (27/1).

Pihaknya mengapresiasi upaya screening lebih ketat di pintu-pintu kedatangan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, kata dia, perlu ada upaya lebih jauh yang dilakukan. Seperti menyiapkan komunikasi krisis agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berhubungan segera jika wabah mulai meluas. Tentunya informasi tentang langkah bagaimana mengurangi risiko terjangkit virus Corona.

Kemudian, mengkaji ulang kesepakatan-kesepakatan investasi yang mensyaratkan penggunaan tenaga kerja asing asal Tiongkok dan menyiapkan skema mitigasi. “Ini penting untuk mengantisipasi risiko meluasnya wabah virus Corona di area-area proyek investasi asal Tiongkok dan mengurangi dampak ekonomis akibat terganggunya aktivitas investasi,” tuturnya.

Lalu, mengidentifikasi dan menyiapkan skema perlindungan bagi penduduk Indonesia tang berada di Tiongkok, baik pekerja imigran, pelajar, dan lainnya. Maupun di wilayah negara lain yang terindikasi terkena serangan.

“Segera menyesuaikan standar pelayanan, termasuk terhadap BPJS, untuk memastikan pasien terjangkit wabah tetap dapat terlayani,” ucapnya.

Terkahir, melakukan pemutakhiran berkala dan mempublikasi perkembangan keadaan berdasarkan tingkat kedaruratan. Terutama di area-area rawan, agar bisa memberikan kewaspadaan dan ketenganan bagi publik.

Ombudsman memandang pusat komunikasi krisis perlu segera disiapkan.Karena publik penting mendapat informasi akurat terkini agar mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat atau hoax.

“Informasi publik agar dikelola sumber tunggal dan para pejabat agar menahan diri tidak menyampaikan informasi yang akuntabilitasnya belum jelas,” tutupnya.(jpc)

 

Loading...

You Might Also Like