Anggota komisi VI DPR RI, Mukhtarudin


PALANGKA RAYA-  Komisi VI DPR RI baru-baru ini memutuskan pembentukan panitia kerja (panja). Hal itu dilakukan sebagai respon terhadap kasus skandal korupsi yang tengah terjadi di Jiwasraya.

Anggota komisi VI DPR RI, Mukhtarudin mengatakan, alasan komisi VI membentuk panja ketimbang pansus karena ada skala prioritas yang mesti diselesaikan secara cepat. Kecepatan dalam menyelesaikan masalah yang menjadi pertimbangan pembentukan panja.

"Pertama soal kerugian yang dialami para nasabah harus segera dibayarkan dan itu juga selaras dengan concern Presiden agar memberi perhatian penyelesaian soal nasabah," ujar Politisi Golkar itu melalui press release (Jumat, 23/01/2020)

Disamping itu, lanjutnya, pertimbangan membentuk panja ketimbang pansus karena kasus Jiwasraya dari aspek penanganan hukumnya juga berjalan dan tengah ditangani aparat penegak hokum. “Progresnya bagus, nanti komisi III yang akan mengawasi penegakan hukumnya. Proses hukum sudah berjalan (ditangani kejagung)," ungkapnya.

Ketiga, menurutnya, skenario-skenario penyelamatan / penyelesaian masalah sedang running, sedang berproses di pemerintan (meneg BUMN dan Menkeu). "Ada keseriusan pemerintah dalam hal itu, jadi tidak perlu saya kira dibentuk pansus," cukup panja di masing2 komisi terkait, tandasnya.

Selain itu lagi, proses penyelesaian skandal Jiwasraya akan memakan waktu lama jika menggunakan pansus. Panja lebih simpel dan cepat dalam proses pembahasan dan menentukan solusi yang cepat dan tepat.

"Proses penyelesaian melalui pansus akan panjang. Kami yakin dengan panja juga akan angkat semua persoalan di Jiwasraya. Panja juga nantinya akan mendorong adanya penyehatan persereoan berkelanjutan sehingga ada solusi, dan lebih flexible kerjanya. Sekali lagi kenapa kami gunakan panja, ya ini persoalan mesti cepat mendapat penanganan cepat ibaratnya seperti penanganan pasien di Intensif Care Unit (ICU)," ucapnya.(dar)

Editor :
Reporter :

You Might Also Like