Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto bersama jajarannya dan dari Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya saat melihat kondisi bangunan dan lahan BNN Kota Palangka Raya, Rabu (15/1) lalu. (DPRD KOTA UNTUK KALTENG POS)


PALANGKA RAYA-Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto bersama sejumlah anggota DPRD Kota Palangka Raya, serta didampingi beberapa dinas terkait Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melakukan tinjau lahan dan bangunan kantor BNNK Palangka Raya, baru-baru ini.

Dikatakannya, tujuan dari kunjungan tersebut merupakan bagian dari langkah Pemko bersama DPRD Kota dalam menyikapi permohonan BNNK, agar bisa mendapatkan kembali hibah atas bangunan yang telah ditempati oleh pihaknya selama ini.

“Selama ini BNNK belum menempati kantor yang definitif dan masih menjadi aset milik Pemko. Wali kota menugaskan kita untuk mengecek secara langsung bagaimana kondisi di lapangan. Kami sudah melihat jika kondisi bangunan ini tidak representatif untuk menunjang kegiatan BNNK, padahan BNNK merupakan badan yang benar-benar dibutuhkan untuk memberantas penyebaran narkoba,” jelas Sigit.

Menurutnya, banyak ruangan dan sarana yang masih belum memadai, untuk itu status bangunan ini harus dihibahkan kepada BNNK agar bisa segera dilakukan pembenahan. Apabila kepemilikan lahan serta bangunan sudah secara resmi menjadi milik BNNK maka anggaran pembangunan, fasilitas dan infrastruktur akan dibantu oleh pusat.

“Yang jelas yang harus segera dibenahi adalah ruang konseling dan rehab bagi pasien. Kondisinya kurang layak. Nanti kami akan kembali rapatkan di DPRD agar proses hibah dan penganggaran ini bisa berjalan cepat, dan bisa selesai tahun ini juga,” beber Sigit.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Subandi menambahkan, BNNK telah menempati tanah dan diberi hibah pada tahun 2013 silam. Sedangkan untuk gedung bangunan masih belum, sehingga pihaknya bersama dengan dinas terkait akan segera memastikan kelengkapan surat-menyurat dan aspek legalitas lainnya. Sehingga permasalahan cepat terselesaikan termasuk penghapusan aset yang ada di Pemko sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Ini merupakan bentuk respon kami atas arahan dari wali kota. Sehingga Akan diproses sesuai dengan tahapan yang berlaku, hingga nanti tiba saatnya DPRD setujui hibah bangunan ini lewat rapat dan sinkronisasi.

“Nantinya akan kami sampaikan kembali ke pimpinan DPRD serta para unsur pimpinan lainnya untuk membuat kesepakatan kepada wali kota untuk dapat menghibahkan bangunan tersebut,” tutup Subandi. (pra/ari)

Loading...

You Might Also Like