Anggota DKPP Alfitra bersama komisioner KPU Kalteng.


PALANGKA RAYA - Pelanggaran Pemilu tingkat kecamatan dinilai paling rawan pelanggaran. Itu disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu (DKPP) Alfitra Salam pada kegiatan Rapat Koordinasi Potensi Sengketa Hukum dan Kode Etik

Bahkan Alfitra menyebutkan, suara ditingkat kecamatan sangat berpeluang dan rawan untuk di otak atik serta dirubah. Untuk itu, Alfitra meminta penyelenggara Pemilu dapat melaksanakan tugas dengan penuh tg jawab dan jujur serta adil.

"Jangan sampai petugas pemungutan suara menjadi petugas partai atau calon. Saya ingatkan dan harus hati-hati ditingkat kecamatan, karena ini rawan dan sangat memungkinkan data bisa dirubah," tegas Anggota DKPP Alfitra Salam, Kamis (16/1).

Dia mengatakan, berdasarkan pengalaman banyak kasus terjadi di tingkat kecamatan. Jadi petugas baik itu pengawas dan masyarakat dapat menjaga agar ditingkat kecamatan tidak terjadi kecurangan.

"Tingkat kecamatan mengubahnya paling gambang, maka PPK dan PPS benar-benar diuji dalam melaksanakan Pemilu, baik itu Pilgub maupun Pilbup. Dan saya mengajak panwas dan measyarakat untuk ikut mengawasi Pemilu yang jujur dan adil," tukasnya.

Selain rawannya pengubahan data suara di tingkat kecamatan, persoalan klasik yang sering terjadi adalah money politic. "Bagi persoalan dan kasus yang melanggar dan berkaitan dengan hukum, petugas agar selalu berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Persoalan money politic merupakan masalah klasik dan sering terjadi, ini harus kita awasi bersama," pungkasnya. (arj)

Loading...

You Might Also Like