Ketua Bawaslu Kotim M Tohari


SAMPIT - Mendekati masa pemilihan bupati (Pilbup) Kotim Tahun 2020 ini, Bupati Kotim H Supian Hadi dilarang melakukan rotasi perombakan jabatan di kabinet kerjanya. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bawaslu Kotim M Tohari, mengingat pihaknya tak ingin ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin Bumi Habaring Hurung. Apalagi, di bursa bakal calon kepala daerah terdapat nama petahana yakni Wakil Bupati Kotim HM Taufiq Mukri, yang digadang-gadang bakal mencalon sebagai bupati.

Dikatakan M Tohari, menjelang pemilihan 23 September 2020 mendatang, kepala daerah dilarang melakukan rombak jabatan itu sebagaimana kompilasi Peraturan KPU Nomor 3 dan 15 Tahun 2017 serta Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 20, berbunyi petahana adalah gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota yang sedang menjabat, tidak boleh melakukan perombakan pejabat di daerahnya. “Artinya, berkaitan tentang itu, maka kemudian berlakulah UU tentang pemilu,” jelasnya, Selasa (14/1).

Berkenaan dengan hal itu, lanjut dia, ada yang mesti dipahami yakni efek pidana. Sebagaimana UU 10 Tahun 2016 Pasal 190 yang bunyinya adalah pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2 atau Pasal 162 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000. “Di situ sudah jelas bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan penetapan pasangan calon oleh KPU, sampai masa akhir masa jabatan, terkecuali mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri. Kecuali hanya satu syarat yang diperbolehkan, yakni izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” tegasnya.

Hal ini dikarenakan, jelas dia, jika dihitung mundur penetapan bakal calon itu dilakukan 8 Juli 2020 mendatang. Artinya, masa pergantian itu habis pada 8 Januari 2020 lalu. Jika sebelumnya, tambahnya, maka akan melanggar aturan. Sebab, dihitung 6 bulan sebelum Juli 2020. “Ini sudah lewat untuk rotasi atau pergantian pejabat daerah. Jadi kesimpulannya adalah, setelah 8 Januari, maka tidak boleh melakukan pergantian pejabat daerah, kecuali izin tertulis Kemendagri,” tambahnya.

Karena di Kotim ini akan melaksanakan pilkada pihaknya mengimbau agar SHD tidak melakukan perombakan. Pun juga terkait sekda. Ia juga sempat berkomentar terkait bakal majunya sekda di ajang pilkada. Lantaran Sekda Kotim H Halikinnor digadang-gadang juga akan mengincar kursi nomor satu di Kotim.

“Untuk roling atau perombakan jabatan ranahnya bukan sekda, akan tetapi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota. Masalah sekda mempengaruhi, itu lain lagi urusannya,” pungkasnya. (rif/ami/nto)

1 2

Editor :
Reporter :

You Might Also Like