Bupati Sukamara H Windu Subagio (peci hitam) bersama unsur forkopimda saat dikonfirmasi awak media di kawasan Kantor Bupati Sukamara, belum lama ini.( RUSLAN/ KALTENG POS)


SUKAMARA - Pemerintahan Kabupaten Sukamara menargetkan akan mengisi sejumlah kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Sukamara paling lambat pada pada bulan April 2020 ini. Hal tersebut disampaikan Bupati Sukamara H Windu Subagio saat dikonfirmasi awak media, di sela-sela kegiatannya, Rabu (15/1). Saat ini pemerintah sedang dalam tahap persiapan melaksanakan assessment lelang jabatan terhadap para pegawai yang akan mengisi kursi jabatan Kepala Dinas/Badan yang kosong tersebut.

“Dalam waktu dekat, akan kami lakukan assessment, untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara,” ujar Bupati kemarin.

Bupati menjelaskan, jika tidak ada kendala, tahapan assessment akan dimulai pada bulan Februari mendatang, dan memerlukan waktu paling cepat 2 bulan.

“Jika tidak ada kendala, sesuai mekanisme assessement paling lambat bulan April mendatang Insya Allah sudah ada hasilnya,” ujarnya.

Dirinya pun menambahkan, untuk sementara waktu jabatan sejumlah kepala Dinas maupun Badan di lingkungan Pemkab Sukamara yang masih kosong diisi  oleh pejabat Plt, guna memastikan seluruh roda pemerintahan dan program pembangunan berjalan dengan baik.

“Pengisian jabatan kepala SOPD melalui tahapan assessement ini diharapkan nantinya dapat kepala dinas dan badan yang berkualitas serta transparan.  Sehingga benar-benar memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sesuai dengan misi pemerintah,” imbuhnya.

Untuk diketahui, sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara masih mengalami kekosongan jabatan tinggi pratama atau setingkat kepala dinas, yakni Dinas/Badan. Beberapa PD yang masih mengalami kekosongan jabatan tersebut, diantaranya kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kawasan Perumahan dan Permungkiman (PUPR-Perkim), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (lan/iha/CTK)

1 2

Editor :
Reporter :

You Might Also Like