Ilustrasi.NET


PALANGKA RAYA - Langkah tegas yang dilakukan Pemko Palangka Raya melalui Dinas Perhubungan Palangka Raya, yang melakukan penertiban parkir liar di Kota Cantik, mendapat dukungan penuh Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin. Penertiban itu tak lain demi kecantikan tata kota, keamanan pengguna jalan, dan juga pendapatan asli daerah (PAD).

Dikatakan wali kota, ia memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh terhadap pihak Dishub Palangka Raya untuk menertibkan dan menangani parkir liar. "Saya serahkan sepenuhnya ke Dishub Kota Palangka Raya, karena saya percaya mereka bisa melakukannya," tegasnya, baru-baru ini.

Ke depan, ungkap dia, tidak hanya area di depan rumah sakit saja, melainkan seluruh tempat area publik akan ditertibkan dari parkir liar. “Pasti ada pro dan kontra di masyarakat atas tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap tindakan Dishub mengempesi kendaraan yang parkir di bahu jalan. Sangat penting kita melakukan komunikasi yang baik dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk parkir di tempat yang telah diatur,” ungkap Fairid.

Penertiban ini, tambahnya, adalah bagian dari penegakan peraturan daerah serta peraturan undang-undang yang mengatur tentang perparkiran maupun lalu lintas jalan. “Penertiban ini merupakan upaya pemko untuk berkomitmen terhadap upaya penataan parkir yang ada di setiap kawasan Kota Cantik,” kata Fairid.

Di sisi aturan, larangan parkir ini tertuang dalam UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 287 ayat 1, sementara untuk perda, tertuang di Perda 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. "Dengan dasar hukum tersebut, Dishub Kota Palangka Raya berhak melakukan penindakan dan penertiban masalah parkir," tuturnya.

Selain menertibkan parkir, Dishub Kota juga akan melakukan penertiban pada angkutan barang dan angkutan manusia serta alat transportasi yang ada di Kota Cantik ini. (mcisenmulang/ahm/ami/iha/CTK)

Loading...

You Might Also Like