Anggota DPRD Barito Utara (Batara) H Benny Siswanto bersama anggota lainnya saat berada di KLHK. (FOTO : IST)


PALANGKA RAYA - Sekitar 60-70 persen perusahaan tambang di Barito Utara (Batara), diduga tidak melaksanakan reklamasi. Itu diungkapkan oleh anggota DPRD Batara H Benny Siswanto usai konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ada sekutar 60-70 persen perusahan tambang di Barito Utara disinyalir tidak melakukan reklamasi. Karena itu, kami konsultasi ke KLHK terkait persoalan tersebut. Dan kami juga melakukan kunjungan ke DLH Kota Bandung terkait penanganan pencemaram lingkungan," kata Anggota Komisi III DPRD Batara H Benny Siswanto.

Dia mengatakan, dewan akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek perusahaan yang tidak melakukan reklamasi. Sebab, dewan telah memegang laporan masyarakat adanya perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi tersebut.

"Dalam waktu dekat komisi III juga akan turun ke lapangan untuk mengecek langsung reklamasi yang telah dilaksanakan perusahaan. Jika tidak dilaksanakan, maka kita akan panggil perusahaan untuk RDP," ucapnya.

Menurutnya, reklamasi ini merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan, sehingga lubang tambang yang menganga dapat kembali tertutup dan lokasi tambang bisa hijau kembali. "Jika perusahaan tidak melaksanakan reklamasi, maka kerusakan tidak akan terhindarkan. Karena itu kami mendesak perusahaan tambang segera melakukan reklamasi dan pemerintah harus tegas," pungkasnya. (arj/OL)

1 2

Editor :
Reporter :

You Might Also Like


Lowongan kerja Kalimantan Tengah, Jooble
jooble