13 kepala desa yang termasuk di wilayah hukum Polsek Kurun mengikuti rapat koordinasi pembahasan tentang pendampingan dana desa tahun 2020 di Polsek Kurun, Selasa (14/1)


KUALA KURUN - Pada 2020 ini, Kepolisian Resor (Polres) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunung Mas (Gumas) bersama-sama akan mengawasi penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Diharapkan, dana tersebut tidak diselewengkan dan dapat digunakan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat desa.

”Tentu kami sangat mendukung upaya pengawasan dari kedua institusi hukum tersebut. Tujuannya tentu agar anggaran dana desa yang dikelola pemerintah desa dapat sesuai peruntukkan dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gumas H Gumer, Selasa (14/1).

Dengan adanya pengawasan, lanjut dia, diharapkan akan mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Setiap penggunaan anggaran oleh aparat pemerintah desa, juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

”Apabila penggunaan dana desa tidak sesuai aturan, maka dikhawatirkan akan tersangkut permasalahan hukum. Kami berharap dengan adanya pengawasan, maka penggunaan anggaran dana desa akan sesuai aturan, sehingga tidak ada perangkat desa yang tersangkut masalah hukum,” tuturnya.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) III mencakup Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa ini mengajak masyarakat, untuk turut mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah desa di wilayah mereka masing-masing.

”Masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan dalam penggunaan dana desa tersebut,” tegas Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Dia pun mengingatkan kepada pemerintah desa, agar selalu menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana desa, sehingga nantinya seluruh pihak termasuk masyarakat di desa, dapat melakukan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan kontrol sosial.

”Setiap pemerintah desa harus transparan dalam pengelolaan dana desa. Salah satu caranya dengan memasang baliho terkait penggunaan dana tersebut,” bebernya.

Kapolsek Kurun, Iptu Yusuf Priyo Wijoyo, bahwa Polri ikut berperan dalam mengawal pembangunan desa. Polri juga berkewajiban dan berperan untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif dalam rangka pembangunan pada umumnya, dan di desa pada khususnya.

“Program dana desa merupakan bagian dari program pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa,” tuturnya di hadapan 13 kepala desa di wilayah hukum Polsek Kurun, yang hadir dalam kegiatan yang di laksanakan Mako Polsek Kurun, Selasa (14/1).

Untuk itu, jelas Yusuf, Polri ikut andil untuk tercapainya program tersebut dengan cara mengoptimalkan peran bhabinkamtibmas dan melakukan pencegahan, pengawasan, penanganan dan pendampingan pengelolaan dana desa. “Semoga dengan kegiatan ini, pengawasan dana desa, khususnya di wilkum Polsek Kurun dapat sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (okt/uni/nto)

Loading...

You Might Also Like