Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi tersangka suap PAW caleg anggota DPR setelah diciduk dalam OTT KPK. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)


Sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rentan digugat ke pengadilan. Sebab, UU KPK baru mengharuskan segala aktivitas penyadapan, penggeledahan dan penyitaan harus mendapatkan izin Dewan Pengawas.

Pernyataan itu dikatakan Pakar hukum pidana dari Universitas Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho terkait dengan ramainya OTT Wahyu Setiawan dan Bupati Sidoarjo yang mengklaim dirinya tak terima uang sepeser pun.

Salah situ contohnya salah, kata Hibnu, kegagalan penyidik KPK saat akan menggeledah kantor DPP PDIP di Menteng. Karena, aturannya jika KPK melakukan OTT tanpa izin Dewan Pengawas maka berpotensi melanggar aturan.

Dia menyebut ada aturan pasal 69 Huruf D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini.

Atau Pasal 37 B ayat (1) UU KPK baru yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan mesti atas seizin Dewan Pengawas.

“Dalam kasus OTT Komisioner KPU misalnya, yang diduga ikut melibatkan elite politik PDIP potensi untuk masuk ke praperadilan sangat tinggi. Apalagi ini terkait surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK,” kata Hibnu, Senin (13/1).

Bahkan menurutnya, jika KPK tidak bisa menunjukkan surat izin dari dewan pengawas, maka kegiatan penyadapan, penggeledahan sampai penyitaan bisa disebut ilegal.

“Dalam ilmu pembuktian, penyadapan merupakan alat bukti yang sangat kuat di pengadilan. Sehingga ketika dua OTT KPK terhadap dua perkara masuk praperadilan, maka syarat formil dan materiil harus dipenuhi. Syarat formil misalnya izin dari Dewan Pengawas terkait dengan penyadapan dan seterusnya,” papar Hibnu.

“Bisa saga penyadapan yang dilakukan berpotensi ilegal dan tidak sah secara hukum,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Hibnu menilai segala ketentuan dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK sekarang harus sesuai dengan perintah UU KPK baru. Sehingga, ada baiknya kegiatan OTT dievaluasi.

“Dengan kondisi seperti ini KPK mesti mengevaluasi diri, baik dalam aspek tata kelola manajemen termasuk dalam aspek UU yang baru. Sebab dalam UU KPK yang baru politik hukum dalam hal penanggulangan korupsi ada asas yang megharuskan KPK secara eksplisit menangani perkara korupsi yang besar,” jelasnya.

Sebelumnya, diketahui OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah tanpa seizin Dewas KPK. Merespons hal itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan alasannya. Kata dia, penindakan terhadap politikus PKB itu berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) dan surat perintah penyadapan (sprindap) sebelum UU KPK yang baru berlaku.

Diketahui, dalam UU KPK yang baru, penyadapan hingga penggeledahan harus melalui izin dewan pengawas. Alex menyatakan, untuk penggeledahan dan penahanan terhadap Saiful Ilah pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan dewan pengawas.

“Sprindik (surat perintah penyidikan), penyitaan, dan penahanan karena sudah ada dewas tentu kita minta ijin ke dewas,” kata Alex.

Alex juga menyatakan, jika Saiful Ilah dan tersangka lainnya dalam kasus suap pengadaan proyek di Sidoarjo tak terima ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan apa pun, termasuk penyelidikan tanpa izin dewan pengawas, KPK siap menghadapi gugatan praperadilan.

“Itu hak tersangka, kalau ada yang keberatan penandatanganan sprindik, 

Loading...

You Might Also Like