Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin


JAKARTA – Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin melihat, bahwa sampai saat ini masih ada indikasi bahan pembelajaran yang dipergunakan di sekolah-sekolah dasar di Indonesia mengandung unsur radikalisme.

Disebutkannya, bahan pembelajaran yang terpapar unsur radikalisme tersebut ada di tingkat Sekolah Dasar (SD), termasuk juga di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Ada bahan ajar yang masih menggunakan bahan-bahan yang di dalamnya terindikasi ajaran yang radikal. Ada di tingkat SD, bahkan PAUD juga ada yang mengajarkannya,” kata Ma’ruf, Senin (2/12)

Ma’ruf menambahkan, bahan-bahan pembelajaran tersebut, juga pernah muncul di soal-soal ujian sekolah. Untuk itu pihaknya meminta, seluruh pihak bisa mewaspadai adanya unsur-unsur radikalisme di bahan pembelajaran anak-anak sekolah.

“Bahan-bahan pembelajaran tersebut, juga pernah muncul di soal-soal ujian sekolah,” ujarnya.

Dengan adanya indikasi tersebut, Ma’ruf memerintahkan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menelusuri indikasi-indikasi tersebut agar dapat dilakukan perbaikan.

“Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menelusuri, untuk kemudian dilakukan perbaikan,” tegasnnya.

Menurut Ma’ruf, gerakan radikalisme dinilai bisa mengancam kehidupan masyarakat dalam bernegara. Dengan demikian, pihaknya menginginkan universitas-universitas yang ada di Indonesia, untuk mengambil langkah serupa untuk menangkal gerakan radikalisme.

“Diharapkan, dengan adanya upaya dari kampus, bisa menangani permasalahan radikalisme dapat dilakukan dari hulu hingga hilir. Unsur masyarakat juga harus dilibatkan, termasuk pendidikan, mulai dari kementerian maupun lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta,” tuturnya.

Sementara itu, pegiat perlindungan anak meminta pemerintah dan masyarakat berhati-hati dalam memaknai istilah radikalisme. Sebab, Kata radikalisme kerap disandingkan dengan perilaku destruktif atas nama agama.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak GENERASI, Ena Nurjanah menilai, bahwa ujaran Ma’ruf tak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja. Menurutnya, harus ada kajian mendalam mengapa Ma’ruf bisa melontarkan pernyataan tersebut.

“Jika mengajarkan radikalisme, terkait menceritakan sejarah yang berdarah-darah, maka itu belum tentu bermakna radikalisme. Bisa jadi itu karena gurunya kurang memahami cara yang tepat dalam menyampaikan kisah sejarah kepada anak-anak PAUD,” katanya.

Menurut Ena, bahan ajar yang dianggap radikalisme bagi Wapres, bisa jadi berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyampaikan materi. Untuk itu yang perlu dievaluasi metode ajar guru, bukan isi materinya.

“Berarti yang patut menjadi bahan evaluasi adalah cara mengajar guru yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Agar mampu menyampaikan kisah sejarah disesuaikan dengan tahapan usia anak, bukan dengan membuat klaim bahwa guru mengajarkan radikalisme,” jelasnya.

Bagi Ena, sebaiknya pemberian cap radikalisme tidak bisa sembarangan. Terkecuali, label radikalisme tepat diberikan, jika yang bersangkutan memang melihat dan memahami fakta yang ada di lapangan.

Ketika pelabelan terjadi terhadap para pengajar PAUD, pasti akan menimbulkan banyak perdebatan. Terutama bagi para pegiat PAUD. Pegiat PAUD, pasti akan kecewa, bahkan bisa jadi marah dengan sangkaan yang belum tentu benar,” tuturnya.

Lebih baik, lanjut Ena, pemerintah lebih fokus meningkatkan keikutsertaan anak dalam PAUD. Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 menyebutkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak-anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia baru sekitar 37,92 persen.

“Masih banyak anak-anak usia dini di Indonesia yang belum mendapat pendidikan dan ini seharusnya lebih menjadi perhatian pemerintah, karena menjadi tanggung jawab negara sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang,” terangnya.

“Fokus utama pemerintah semestinya memperbanyak berdirinya PAUD. Selain itu pemerintah harus mampu menghadirkan guru PAUD yang terdidik dan berkualitas demi terpenuhinya hak pendidikan anak usia dini,” tutupnya.

Senada, Ketua Umum PP Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini menyayangkan pernyataan Wakil Presiden KH Maruf Amin yang mengindikasikan PAUD sudah terpapar radikalisme.

Menurutnya, perlu ada suatu keseksamaan PAUD mana yang terpapar radikalisme. PAUD yang dikelola pemerintah, swasta atau yang lainnya, serta dijelaskan batasan radikalisme itu agar tidak tergeneralisasi.

“Pernyataan yang demikian bisa jadi menimbulkan prasangka yang membuat pengelola dan guru-guru PAUD tidak nyaman dan akan berdampak negatif bagi penyelenggaraan PAUD di Indonesia,” katanya.

Noor menyebutkan, bahwa Aisyiyah sendiri memiliki sekitar 20 ribu PAUD yang sudah berlangsung satu abad merintis pendidikan usia dini di Indonesia. PAUD Asisyiyah dan PAUD pada umumnya mengajarkan nilai-nilai keislaman, keagamaan dan kebangsaan yang luhur.

“PAUD Aisyiyah tidak mengajarkan dan mengenalkan radikalisme. Aisyiyah mengajarkan berislam wasathiyah sejak dini sesuai pandangan Muhammadiyah, agar kelak menjadi anak-anak yang terdidik cerdas dan berakhlak mulia,” terangnya.

Noor menyarankan, sebaiknya para pejabat lebih arif dan bijaksana dalam memberikan pernyataan. Perlu diketahui juga oleh pejabat, sangat banyak guru-guru dan pengelola PAUD berkhidmat sebagai relawan dengan ikhlas demi mencintai anak Indonesia.

“Manakala ada kasus radikalisme mestinya disikapi dan diambil langkah kehati-hatian yang tinggi agar lembaga pendidikan seperti PAUD tidak menjadi sasaran dan pandangan yang negatif yang merugikan kepentingan dunia pendidikan di Indonesia,” pungkasnya. (der/fin/kpc)

Loading...

You Might Also Like