Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mura, Robert Sitinjak (Tengah) berdiskusi dengan hakim dan mendengar penyampaian dari Kuasa Hukum dari pemohon, Ali Akbar (tampak punggung) di persidangan kemarin (19/11). (AGUS PRAMONO/KALTENG POS)


PALANGKARAYA-Tahun ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Murung Raya (Mura) dua kali meladeni pengajuan peninjauan kembali (PK) dari terpidana korupsi Pembangunan Pasar Pelita Hilir bangunan 2 tingkat, Puruk Cahu.

Medio bulan Mei lalu, sidang PK atas terpidana Fakhrur Razie, saat ini, PK atas putusan Mahkamah Agung (MA) juga diajukan oleh terpidana lain di kasus yang sama, Sukirno Prasetyo. Tak seperti sidang PK atas terpidana, Fakhrur Razie yang berjalan sesuai jadwal, dan lancar, sidang PK atas nama pemohon Sukirno Prasetyo terkesan membuang-buang tenaga.

Dua kali dijadwalkan, dua kali ditunda. Sidang pertama Selasa (12/11), ditunda oleh Majelis Hakim yang diketuai Mahfudin, dengan alasan pemohon yang ditahan di Lapas Klas II Banjarmasin tidak bisa hadir langsung. Memori PK butuh perbaikan karena tanpa penasihat hukum, dan perbaikan barang bukti pemohon.

Dalam sidang kemarin (19/11), majelis hakim terpaksa menunda kembali, karena pemohon yang juga terjerat kasus korupsi di Kalsel tak bisa hadir, karena mengikuti persidangan di PN Banjarmasin.

Dua kali tertunda, membuat Kajari Mura sekaligus Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Robert Sitinjak geregetan. Kecewa. Dia beranggapan pihak pemohon dalam hal ini terdakwa Sutikno Prasetyo  tidak serius dalam mengajukan permohonan pengajuan sidang PK dalam perkaranya.

“Saya marah, kesal, dan geregetan dengan tertundanya sidang. Bayangkan, dua kali kita datang jauh-jauh dari Murung Raya, sidangnya ditunda Pemohon seperti sengaja mempermainkan hukum dan menghambat jalannya sidang,” seru Sitinjak seusai sidang di Pengadilan Tipikor Palangka Raya.

Sidang rencananya beragenda mendengar pledoi dari pemohon.

Wartawan Kalteng Pos pun menanyakan apakah seorang dari LSM dengan surat kuasa khusus dari pemohon PK Sukirno Prasetyo bisa mewakili pemohon untuk menghadiri sidang di Pengadilan Tipikor Palangka Raya?

“Kami kecewa karena tidak dipatuhi dan dipedomaninya surat edaran MA, bahwa kuasa hukum pemohon PK dari Sukirno Prasetyo untuk sidang PK harus memiliki keabsahan berita acara sumpah dari ketua Pengadilan Tinggi, sesuai ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku.

Dua kali sidang, Sukirno Prasetyo juga menganti kuasa hukumnya. Dari Murjani kepada Ali Akbar. Anggota LSM TOS dari Kota Banjarmasin itu awalnya di persidangan duduk di kursi yang biasa dipakai oleh jaksa penuntut umum untuk duduk. Namun, hakim memintanya duduk di barisan kursi pengunjung.

Di hadapan majelis hakim mengaku diutus dan diberikan kuasa khusus oleh terdakwa Sukirno Prasetyo  untuk hadir.  Ali Akbar juga menjelaskan kepada majelis hakim bila Sukirno Prasetyo saat ini sedang di tahan di Lapas Klas 2A Banjarmasin akibat kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Sukorame di Kabupaten Kotabaru. Dan juga jadwal sidang harinya sama..

Hakim Mahfudin sempat menanyakan identitas dan legalitas. Ali Akbar mengaku kalau dia adalah anggota sebuah LSM TOS dari Kota Banjarmasin. Dia juga  mengaku belum memiliki izin untuk bersidang di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Tidak memiliki berita acara sumpah dari ketua Pengadilan Tinggi (PT) Palangka Raya, sesuai surat edaran MA.

Mendengar penjelasan tersebut, Mahfudin langsung menolak permintaan Ali Akbar untuk  bisa mewakili terdakwa di dalam persidangan.  

Dalam kesempatan itu, mantan pensiunan PNS di Polda Kalsel itu diizinkan oleh majelis hakim menyodorkan bukti-bukti, termasuk materi pledoi. Ali Akbar juga menyatakan bahwa Sukirno sudah mencabut  surat kuasa  yang diberikan kepada kuasa humum sebelumnya Murjani.

Mahfudin meminta kepada Ali Akbar untuk menyampaikan pesan kepada Sukirno untuk melengkapi  dan menyempurnakan berbagai persyaratan  administrasi  termasuk bukti yang ingin disampaikan di dalam persidangan yang dijadwalkan awal Desember mendatang.

Untuk diketahui , hasil putusan MA, terpidana Sukirno Prasetyo dihukum penjara selama 5 tahun, denda Rp550.418.547,35 subsider 2 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Terpidana Sukirno pernah kabur buronan Kejari Mura. Konsultan Pengawas yang meminjam perusahaan CV Tata Multi Cipta Konsultan melarikan diri dari 21 Januari 2016, akhirnya berhasil ditangkap 26 Pebruari 2018.

Sukirno merupakan salah satu pelaku dari sebanyak empat pelaku kasus korupsi pembangunan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu, Mura selama 3 tahun anggaran 2010, 2011, 2012 senilai Rp9.590.000.000.(*sja/ram)

Loading...

You Might Also Like