PARIPURNA: Ketua DPRD Kabupaten Batara Hj Mery Rukaini (dua dari kiri) bersama Bupati Batara, H Nadalsyah (kiri) dan anggota dewan lainnya mengikuti Rapat Paripurna penyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan Kedua Perda nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, belum lama ini. FADLI/KALTENG POS


MUARA TEWEH-DPRD Kabupaten Barito Utara (Batara) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batara terus melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Menurut Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Batara melalui juru bicaranya Riza Faisal, ditetapkannya perda tentang retribusi jasa usaha, tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

“Namun produk hukum ini selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) juga untuk kepentingan masyarakat agar mendapatkan daging hewan yang terjamin kualitasnya,” kata Riza Faisal, dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi mengenai Raperda Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, belum lama ini.

Untuk itu, fraksi Demokrat menyampaikan bebebrapa saran dan masukan agar produk hukum tersebut dapat ditetapkan sesuai yang diharapkan.

“Pemda harus menyosialisasikan perda ini kepada masyarakat, juga melakukan pendekatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematahui suatu kebijakan atau peraturan terutama kepada pengusaha daging potong yang sudah terbiasa dan sudah memiliki tempat potong sendiri,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan menempatkan petugas yang sudah professional terkait dengan rumah potong hewan tersebut. “Mudah-mudahan pelaksanaan Perda ini selalu diberikan kemudahan dan kelancaran,” harapnya. (adl/uni)

Loading...

You Might Also Like