Menteri Keuangan Sri Mulyani


JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah tembus Rp289,1 triliun selama Oktober 2019. Defisit ini lebih dalam dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp237 triliun atau Rp1,6 triliun dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN per Oktober 2019 dipicu oleh tekanan pertumbuhan pendapatan negara khususnya di sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas.

“Kenaikan defisit ini terjadi karena penerimaan khususnya migas PNBP baik pajak maupun PNBP dan penerimaan pajak non migas tekanan terutama sektor primer dan sekunder,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (18/11).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyebutkan belanja negara juga mengalami tekanan namun tidak terlalu dalam. Adapun realisasi belanja negara tumbuh 4,5 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 11 persen.

“Kita sudah merealisasikan Rp1.798 triliun atau 73,1 persen. Untuk belanja KL sudah Rp 633,5 triliun atau 74 persen dari target. Realisasi belanja KL lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Belanja non KL adalah Rp 487,6 triliun atau 62,6% dari target,” tutur dia.

Sementara itu, lanjut Sri Mulyani, keseimbangan primer minus Rp68,4 triliun pada periode yang sama. Realisasi ini membengkak jauh dari target awal minus Rp20,1 triliun. Bersamaan dengan peningkatan defisit, pembiayaan anggaran mau tidak mau harus meningkat, khususnya dari utang.

Berdasarkan data Kemenkeu, pembiayaan anggaran mencapai Rp375,4 triliun pada Oktober 2019. Pembiayaan anggaran meningkat dari asumsi awal Rp296 triliun sesuai proyeksi defisit anggaran awal pelaksanaan APBN 2019.

Alhasil, pembiayaan anggaran sudah 126,1 persen dari target atau tumbuh 15,6 persen dari tahun sebelumnya. Khusus untuk pembiayaan dari utang sudah mencapai Rp384,5 triliun atau 107 persen dari target awal Rp359,3 triliun.

Terpisah, Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, penurunan penerimaan APBN lantaran pemerintah banyak memberikan insentif.

“Penerimaan pajak turun karena banyaknya insentif yang diberikan, seperti tax holiday, tax allowance, super deductible tax sampai kemudahan restitusi PPn. Di sisi lain harga komoditas turun, ekspor dan impor turun,” ujar Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (18/11). (din/fin/kpc)

Loading...

You Might Also Like