Kajari se-Kalteng foto bersama perwakilan Kejaksaan RI saat pengarahan dan pemetaan oleh Tim TP4 pusat berkaitan dengan proyek strategis nasional hingga daerah tahun 2019 di Palangka Raya, Jumat (15/11). (KEJARI BARTIM UNTUK KALTENG POS)


TAMIANG LAYANG - Lima belas proyek infrastruktur pemerintah di Kabupaten Barito Timur mendapat pengawalan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada tahun 2019. Diantaranya, peningkatan atau pembangunan jalan hingga sarana maupun fasilitas kesehatan.

Kajari Bartim Roy Rovalino Herudiansyah mengatakan, selama tahun 2019 terdapat 15 proyek di Kabupaten Barito Timur yang dilakukan pengawalan dan pengamanan TP4D.

"Kita akan kawal 15 kegiatan proyek tersebut secara professional. Keberhasilan pelaksanaan proyek tentunya kembali lagi kepada keseriusan pelaksana proyek dan pihak yang terkait lainnya. TP4D mengawal agar tidak melenceng dari peraturan. Jika menyimpang kita akan langsung tegur dan dilakukan pencegahan supaya kegiatan proyek dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya berguna bagi masyarakat Bartim," tegas Roy kepada awak media, Sabtu (16/11).

Dia menambahkan, berdasarkan kegiatan penataan dan pengarahan oleh tim TP4 pusat di Palangka Raya dengan narasumber langsung Kejaksaan RI terkait peningkatan kualitas pengetahuan SDM dalam kegiatan intelijen. Salah satunya pelaksanaan TP4. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Intelijen Tanti Manurung menyanpaikan bahwa dalam menerima permintaan pengawalan dan pengamanan TP4 diminta selektif.

Tujuan pokok dibentuknya TP4 yaitu, untuk melakukan pengawalan dan pengamanan Proyek Strategi Nasional (PSN), proyek yang mendukung PSN maupun proyek yang dianggap strategis oleh provinsi dan kabupaten/kota.

"Hanya proyek yang mempunyai masalah dan hambatan yang dapat dilakukan pengawalan dan pengamanan, jika tidak ada hambatan dan masalah buat apa dilakukan TP4," kutip Roy.

Roy menyebutkan, pengawalan dan pengamanan TP4 bukan sekedar formalitas atau dijadikan bumper dalam pelaksanaan proyek, melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Sebab itu, kasi intel di daerah mesti menganalisa hambatan dan masalah sebelum kegiatan proyek dimintakan pengawalan dan pengamanan.

"Pemohon TP4 dalam hal ini pemerintah pusat atau daerah harus terbuka terkait segala sesuatu dalam pelaksanaan proyek tersebut. Jangan kemudian TP4 hanya dijadikan sebagai pelindung," tegasnya. (log/ens)

Loading...

You Might Also Like