RIDUANTO


PALANGKA RAYA-Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat di ruang rapat ini bersama pihak Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, Jumat (8/11), yang dihadiri Asisten I dan II setda kota dan semua perangkat daerah (PD) guna membahas rancangan peraturan daerah (raperda), hasil evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya Riduanto menjelaskan, rapat tersebut membahas10 raperda yang sudah dievaluasi pemprov dalam hal ini Gubernur Kalteng Sugianto Sabran atas penyampaian pemko.

“Raperda yang diusul  pada tahun 2018 lalu yakni program pembentukan, ada tiga perda yang dibahas oleh pansus dan diserahkan ke pemprov pada tanggal 4 Januari 2019, kemudian hasil fasilitasinya baru keluar pada tanggal 18 Juli 2019,” jelasnya.

Dikatakan anggota komisi C ini, ada tiga raperda yang sudah disepakati terlebih dahulu yakni raperda tentang kepemudaan di Kota Palangka Raya, raperda penyelenggaraan perpustakaan, dan raperda tentang badan layanan umum daerah rumah sakit.

“Yang mana dulu tiga raperda ini sudah kami selesaikan ditahun 2018, kemudian kami serahkan ke Pemprov pada tanggal 4 Januari 2019 untuk di evaluasi dan difasilitasi, baru ada jawaban  dibulan Juli, akan tetapi DPRD Kota khususnya Bapemperda baru menerima dua hari yang lalu ini masuk kelompok pertama,” beber Riduanto.

Setelah itu, ungkap Politikus PDI Perjuangan ini masuk kelompok dua, raperda yang disusun dan dibahas awal tahun 2019 serta sampai selesai keanggotaan dewan yang lama periode 2014-2019 ada enam judul raperda yang diusulkan.

Namun yang keluar hasil evaluasi dan fasilitasinya hanya lima, karena satu masih dalam proses evaluasi Kementrian Dalam Negeri (Kemengadri) karena berkaitan dengan retribusi, seperti retribusi pajak, masalah keagamaan, kemudian berkaitan dengan masalah rencana tata ruang wilayah kota itu semua harus di konsultasikan terlebih dahulu ke kementrian.

“Sedangkan untuk raperda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat itu masih dalam tahap evaluasi proses Kemendagri, sehingga usulan enam raperda tadi yang keluar hanya lima hasil dari evaluasi pemprov,” terang Riduanto.

“Lima raperda yang disetujui pertama pengendalian penyakit DBD, kedua penyelenggaraan keolahragaan, ketiga penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, keempat pengelolaan pertamanan, dan yang kelima pengelolaan sistem drainase perkotaan,” terangnya.

Ditegaskannya, sedangkan untuk kelompok ketiga raperda yang sudah dibahas oleh anggota dewan yang baru bapemperda, telah melaksanakan paripurna dan setelahnya diserahkan ke provinsi pada tanggal 11 Oktober 2019, kemudian hasil fasilitasinya keluar pada tanggal 1 November 2019 terkait dua buah raperda

“Yang mana judul dari dua raperdanya, pertama perubahan atas peraturan daerah no 5 tahun 2014, tentang penyertaan modal Pemko Palangka Raya pada perseroan PT. Bank Kalteng, kemudian yang kedua pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Palangka Raya,” tutupnya.(*pra/ari)

Loading...

You Might Also Like