Disdukcapil Palangka Raya untuk saat ini memprioritas pencetakan e-KTP bagi warga yang sama sekali belum memiliki e-KTP sesuai antrean permohonan


PALANGKA RAYA-Masyarakat Palangka Raya yang ingin cepat mengantongi e-KTP tampaknya harus bersabar menunggu antre. Hingga kini data pemohon pembuatan administrasi kependudukan itu sedang menumpuk, jumlahnya ada 12 ribu pemohon. E-KTP itu tidak bisa cepat dicetak, pasalnya jatah perbulan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk kabupaten/kota hanya 500 keping blanko.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Palangka Raya Lukmanul Hakim mengatakan, berkurangnya pengiriman blanko e-KTP mulai terjadi sejak Mei 2019 seusai proses Pilpres 2019. Padahal untuk memenuhi permohonan pembuatan e-KTP baru, Disdukcapil Palangka Raya paling tidak membutuhkan blanko E-KTP sebanyak 2.000 keping. Hingga November ini, tunggakan penyelesaian e-KTP ada 12 ribu permohonan yang belum diselesaikan.

“Agustus kebutuhan kita untuk blanko e-KTP sudah mencapai 6.000, sedangkan setiap bulanya kita hanya mendapat kiriman blanko 500 lembar dari Jakarta,”terang Lumanul Hakim di Kantornya, Jumat (8/11) sembari menyebut pada November ini Disdukcapiljuga mendapat 500 lembar blanko.

Lukmanul hakim juga menjelaskan dari 12 ribu permohonan e-KTP yang belum selesai  tersebut,  6.000  merupakan  pemohon baru atau berstatus  Print Ready  Record (PRR)  yaitu mereka  sama sekali belum mempunyai e-KTP atau beru pertama melakukan perekaman untuk e-KTP sedangkan yang permohonan sisanya adalah Permohonan cetak ulang e-KTP  karena data identitas diri pada e-KTP misalnya perpindahan alamat,status perkawinan  atau hal lainnya termasuk pergantian e-KTP yang rusak atau hilang.

Disdukcapil Palangka Raya untuk saat ini memprioritas pencetakan e-KTP bagi warga yang sama sekali belum memiliki e-KTP sesuai antrean permohonan. Sedangkan bagi pemohon cetak ulang yang menyangkut perubahan Data   untuk sementara Disdukcapil Palangka Raya mengeluarkan surat keterangan (suket). Suket ini berlaku dapat selama enam bulan hingga e-KTP milik warga selesai.

“Kebijaksanaan untuk mengijinkan Disdukcapil kota dan kabupaten mengeluarkan Suket ini juga sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Kependudukan dan Catatan sipil,” terangnya.

Lukmanul Hakim juga menambahkan untuk menghindari kesalah pahaman di masyarakat menyangkut persoalan keterlambatan penyelesaian e-KTP dan sekaligus menghindari pihak pihak atau oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari persoalan tersebut, pihaknya telah gencar menyampaikan informasi lewat media massa atau  elekronik menyangkut sebab keterlambatan tersebut.

“kita sudah sering sampaikan lewat  media massa, termasuk lewat Kalteng Pos penyebab terlambatnya pencetakan e-KTP itu menjadi lama, dan sampai sekarang sudah banyak warga yang sudah mengerti,” tegasnya. (*sja/nue/ala) 

Loading...

You Might Also Like