Ilustrasi. (foto: net)


JAKARTA – Meski tingkat partisipasinya tinggi, namun dampak dari sistem pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dinilai negatif lantaran biaya politik yang sangat tinggi. Untuk itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewacanakan untuk meninjaunya.

“Pertanyaan saya adalah apakah sistem politik Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun. Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudharatnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala Daerah kalau nggak punya Rp 30 Miliar mau jadi bupati mana berani dia. Udah mahar politik,” kata Tito, Rabu (6/11).

Sebagai Mendagri, Tito meminta agar sistem Pilkada langsung ini dikaji ulang.

“Survei. Laksanakan riset akademik. Riset akademik tentang dampak negatif dan positif pemilihan Pilkada langsung. Kalau dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi,” ujar Tito.

Sebagai mantan Kapolri, dia mengaku prihatin dengan banyaknya Kepala Daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Lembaga antirasuah. Purnawirawan jenderal bintang empat ini tidak percaya jika kemudian jargon setiap Kepala Daerah pada saat kampanye ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa.

“Bayangin dia mau jadi kepala daerah mau jadi Bupati itu Rp 30 sampai Rp 50 miliar. Gaji Rp 100 juta taruhlah 200 juta kali 12 itu Rp 2,4 miliar kali lima tahun itu hanya Rp 12 miliar, yang keluar Rp 30 miliar rugi nggak? Apa bener saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa trus rugi? Saya ndak percaya,” ujar Tito.

Pernyataan Tito Karnavian yang menilai perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung itu mendapat tanggapan Pimpinan MPR.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyebutkan usulan tersebut perlu dilanjutkan untuk dikaji oleh berbagai pihak yang paham soal Pilkada.

“Saya kira pandangan itu yang harus dikaji untuk sama-sama mencari solusi terbaik agar prinsip negara demokrasi tetap berjalan tetapi demokrasi itu, bukan cuma sekedar proses tapi juga output,” ujar Basarah di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11).

Dia mempersilakan kepada partai politik dan masyarakat untuk memberikan pandangan soal usulan Tito tersebut. Begitu juga kalangan akademisi yang sangat dinanti masukannya.

“Apakah melalui sistem perwakilan di DPRD atau secara langsung seperti ini atau bersifat selektif,” ungkapnya.

Usulan Tito, sambung politisi PDIP itu memang sepatutnya disambut baik. Sebagai menteri baru, Tito bisa langsung beradaptasi dan mengeluarkan sikap politik.

Walaupun, usulan pilkada tidak langsung sebelumnya juga pernah muncul dan juga pernah disetujui oleh pemerintah serta DPR pada masa pemerintahan periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi akhirnya dibatalkan lewat Perppu.

“Dinamika politik itu suatu yang dinamis, dimana bisa saja tesis pada demokrasi hari ini bisa menjadi antitesis. Oleh karena itu bagaimana bisa mencari sintesis yang baik ini saya kira perlu respon dan tanggapan serta diskursus oleh seluruh pihak bukan hanya dari Kemendagri maupun DPR, tapi juga seluruh masyarakat luas,” pungkas Basarah.

(sta/rmol/pojoksatu/kpc)

Loading...

You Might Also Like