Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meninjau langsung lokasi kebakaran hutan di Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jadibiren Raya, Kabupaten Pulau Pisau, Kamis (7/11/2019).


PULANG PISAU - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meninjau langsung lokasi kebakaran hutan di Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jadibiren Raya, Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (7/11/2019). Selama kunjungannya disana Dedi mendapatkan banyak informasi terkait kebakaran hutan termasuk insentif bagi satgas Karhutla.

Menurut informasi yang didapatkannya, luas lahan yang terbakar ada 950 hektar, bahkan masyarakat mengatakan kepadanya bahwa kebakaran tersebut ada dugaan unsur kesengajaan.

“Temuan di lapangan, kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, sebagian besar karena diduga disengaja. Baik untuk kepentingan pengolahan lahan oleh petani dan oleh korporate untuk perluasan perkebunan, terutanama sawit,” kata Dedi.

Bukan hanya persoalan terbakarnya Karhutla, Dedi mendapatkan informasi terkait besaran insentif untuk para relawan satgas pencegahan kebakaran hutan sebesar Rp100 ribu/bulan.

Apalagi dirinya mendapatkan masukan dari kepala desa setempat agar relawan tersebut idealnya mendapatkan upah Rp1,5 juta/bulan

“Kondisi ini yang harus menjadi perhatian serius, karena peran mereka sangat penting. Mereka ke depan harus diperhatikan kesejahteraanya dan diasuransikan kesehatannya. Agar kebakaran hutan bisa dicegah dengan memberdayakan teman – teman relawan diangkat jadi pegawai kontrak dengan waktu tertentu,karena selama ini mereka hanya diberi seratus ribu perbulannya.,” ujarnya.

Terkait pembukaan hutan oleh petani, maka harus dikembalikan ke konsep budaya setempat. Selain itu, perlu pemberdayaan petani agar mereka bisa memanfaatkan lahan secara berkelanjutan.

“Desa yang alami problem kehutanan yang cukup pelik dan berpotensi alami kebakaran hutab tadi, maka alokasi dana harus ditambah dan diperlukan untuk restorasi pengelolaan hutan.” Jelasnya.

Buat Regulasi Serta Efek Jera

melakukan pembakaran atas nama korperasi tidak boleh pakai baju baru lagi, ini kan untuk kepentingan pengelolaan kawasan hutan.

Terkait kebakaran hutan oleh perusahaan, harus tegas. Perusahaan yang sudah disegel, tak boleh lagi diberi ruang untuk usaha lagi. Termasuk personalnya.

“harus ada efek jera, karena yang membakar hutan ini kan manusia, jadi bisa ditelusuri corporatenta dan data identitas nya,” tegas Dedi.

Blacklist yang dimaksud politis partai Golkar tersebut ada data orang yang membakarnya, karena selama ini menurut Dedi. Sering kali ketika izin dicabut hanya korperasinya saja, tetapi orang atau pemiliknya tidak di blacklist.

“Kalau korperasi ditutup bikin perusahaan baru dengan nama baru,nah yang bakar kan bukan perusahanya tetapi orangnya, ya sudah blacklist saja orang juga,” katanya. (adw/pojoksatu/kpc)

Loading...

You Might Also Like