Mendagri, Tito Karnavian


JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengundang seluruh kepada daerah ke Jakarta. Gubernur, Bupati dan Wali Kota dikumpulkan di ibukota pada 13 November 2019 mendatang. Tak hanya kepala daerah. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) juga diundang. Mulai Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolres, Kajati, Kajari, hingga Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Selain itu,

“Nanti tanggal 13 November, Kemendagri mengundang seluruh kepala daerah. Ini untuk menyinkronkan program pemerintah pusat dan daerah selama lima tahun ke depan,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/11).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah menjabarkan visi misi melalui para menteri koordinator. Selanjutnya, menteri yang akan menyampaikan kepada para kepala daerah. “Pertemuan nanti sifatnya top down. Tetapi kami juga ingin mendengar persoalan-persoalan yang bottom up dari kepala daerah. Apa saja permasalahannya. Nanti akan dicarikan solusi bersama,” jelas mantan Kapolri tersebut.

Karena itu, kata Tito, jajaran kementerian dan lembaga tingkat pusat juga akan diundang dalam pertemuan tersebut untuk ikut mencarikan solusi. Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengingatkan salah satu tugas pemerintah pusat adalah membina, sekaligus membantu pemda melaksanakan tugasnya. Yaitu memberikan layanan dan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

“Jadi, ada sinkron antara pusat dan daerah. Intinya itu dalam pertemuan nanti. Insya Allah saya juga hadir. Saya juga mengimbau APPSI untuk hadir,” paparnya.

Selain itu, APPSI juga diminta untuk menyampaikan pertemuan itu kepada kepala daerah tingkat II dan jajaran forkompimda masing-masing. Rencananya, para kepala daerah itu akan diberikan pembekalan selama dua hari. Secara umum, pemerintah ingin memastikan ada program yang menyentuh pembangunan SDM. Terutama bidang kesehatan, dan pendidikan. Tito juga menyebutkan program membangun lapangan pekerjaan, investasi, termasuk kemudahan bagi kalangan swasta dalam berinvestasi di daerah.

Mantan Kadensus 88 Antiteror itu menyatakan Kemendagri juga akan melakukan sejumlah terobosan. Salah satunya mengedepankan pengawasan internal kepala daerah. Tujuannya untuk mencegah praktik korupsi. Pengawasan internal itu terkoneksi dengan pengawasan internal di Kemendagri.

Dia menegaskan Kemendagri telah bekerja sama dengan BPK, BPKB, KPK, Polri, hingga Kejaksaan. “Ini dalam rangka melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan. Kepala daerah tidak boleh ada rasa takut akibat diawasi,” paparnya.

Selama ini, kepala daerah banyak yang takut ditangkap karena kasus korupsi. Sehingga tidak mampu melakukan eksekusi program. Akibatnya penyerapan anggaran daerah hanya mencapai 60 persen. Banyak uang daerah disimpan di bank dan tidak bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.

“Rasa ketakutan dari kepala daerah itu berakibat eksekusi program tidak optimal. Kita melihat sejumlah penyerapan anggaran daerah bahyak yang 60 persen. Bahkan ada juga yang kurang,” tegas Tito. (rh/fin/kpc)

Loading...

You Might Also Like