ILUSTRASI/NET


PURUK CAHU - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Murung Raya (Mura) naik 9 persen. Yang sebelumnya di angka Rp 2.940.634, pada 2020 diusulkan menjadi Rp 3.205.291.

Usulan tersebut berdasarkan kesepakan sidang dewan pengupahan Kabupaten Mura yang melibatkan DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Apindo dan seluruh perwakilan perusahaan yang beroperasi di Mura.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mura HM Syahrial Pasaribu menjelaskan, usulan kenaikan UMK tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2019.

"Regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2019 ini menjadi acuan yang di dalamnya terdapat angka inflasi, kebutuhan layak hidup (KHL) dan produk domestik bruto (PDB) saat ini menjadi acuan di Kabupaten Mura," kata Syahrial, Kamis (7/11).

Usulan ini akan diberikan ke Bupati Mura Perdie M Yoseph dan dibuat surat keputusan (SK) dan diajukan ke Pemprov Kalteng untuk mendapat penetapan upah minimun provinsi (UMP). "Apabila nanti sudah diajukan kepada Pemprov Kalteng, kemudian ditetapkan, maka nilai yang disetujui nanti akan berlaku mulai Januari 2020," tegasnya.

Sidang pengupahan tersebut dibuka Pj Sekda Mura Nyarutono Tunjan dan dihadiri ketua DPC SPSI Mura, DPK Apindo dan Kepala Disnakertrans Mura di Aula Baplitbangda Mura,  Kamis (7/11).

Dalam sambutannya, Nyarutomo Tunjan mengatakan, pentingnya nilai upah bagi pekerja atau buruh di suatu perusahaan merupakan sebuah cerminan kepuasan kerja dalam pemenuhan dan mensejahterakan diri dan keluarga pekerja atau buruh.

"Pembahasan nilai UMK ini sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan layak hidup, inflasi Kabupaten Mura dan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.  (her/ens)

Loading...

You Might Also Like