Sejumlah fasilitas di Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan tampak mulai mengalami kerusakan, kemarin (15/10). (EDY/KALTENG POS)


PALANGKA RAYA-Meski telah ditetapkan tersangka, tapi posisi H Darwan Ali sebagai ketua DPW PAN Kalteng belum diputuskan. Pengurus DPW PAN Kalteng pun berencana menggelar rapat internal, sembari menunggu keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN).

"Besok (hari ini, red) menggelar rapat internal. Nanti akan kami sampaikan ke awak media soal posisi beliau di DPW PAN. Bukan hanya soal Pak Darwan, tapi banyak hal yang akan kami bahas dalam rapat internal itu," kata Sekretaris Wilayah DPW Partai PAN Makhbub Indra Pratama, di Kantor DPW PAN, Jalan Tingang, kemarin (15/10).

Semua pengurus dan kader partai mengaku sangat prihatin atas ditetapkannya H Darwan Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Segintung, Seruyan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan, karena kasus ini terjadi saat beliau masih menjabat bupati dua periode. Jadi itu dinilai sebagai masalah pribadi. Tak ada kaitannya sebagai kader Partai PAN.

"Kami harus menggelar rapat sebelum menyampaikan langkah, dan kami akan memberikan informasi secara lengkap. Setelah rapat baru disampaikan ke DPP untuk sikap selanjutnya,” bebernya.

Sementara itu, semenjak diresmikan, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Teluk Segintung tampak sudah berjalan. Pantauan Kalteng Pos, Selasa (15/10) sekitar pukul 14.30 WIB, ada lima kapal kayu yang bersandar. Tiga di antaranya sedang melakukan aktivitas bongkar muat.

Satu per satu dump truck datang dan mengambil posisi parkir di pelabuhan, sembari menunggu truk lain yang masih melakukan bongkar muat semen dari kapal kayu tersebut. Pelabuhan tersebut sudah dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU). Namun, sebagian tampak tak berfungsi. Di pinggiran pelabuhan ada lapisan semen yang tertutup dengan besi, tampak ada yang mengelupas.

Akses menuju pelabuhan memang terbilang cukup baik. Yang menjadi catatan adalah kondisi jalan setelah melewati jalan aspal dari Bundaran I, Kuala Pembuang, karena pengendara harus melintasi jalan timbunan sepanjang kurang lebih sembilan kilometer.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Seruyan Darwan Ali dalam perkara dugaan rasuah proyek pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Seruyan. Bupati Seruyan dua periode itu (2003-2008 dan 2008-2013) diduga menerima uang dari PT Swa Karya Jaya (SKJ) selaku rekanan proyek sebesar Rp687,5 juta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menerangkan, uang itu diberikan kepada Darwan melalui anaknya dengan cara transfer beberapa kali pada 2009 lalu. Dalam perkara tersebut, KPK mengidentifikasi adanya praktik politik transaksional. Hal itu sejalan dengan dugaan bahwa PT SKJ yang mengerjakan proyek itu merupakan pihak yang mendukung Darwan saat pilkada.

Penyelidikan itu diawali dengan mempelajari perencanaan pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung pada 2004 lalu. Rencana itu mulai direalisasikan Dinas Perhubungan (Dishub) Seruyan pada 2006 dengan memasang tiang pancang. Pada tahun 2007, Dishub mulai mengalokasikan anggaran pekerjaan pembangunan. Saat itu, Darwan diduga mengarahkan bawahannya agar proyek itu dikerjakan oleh PT SKJ.

Menindaklanjuti perintah Darwan, panitia lelang proyek itu pun dibentuk dan diarahkan untuk menjadikan PT SKJ sebagai pemenang lelang terbuka tersebut. Awalnya, lelang dibuka dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp112,75 miliar. Dalam pelaksanaan lelang terdapat sejumlah kejanggalan. Salah satunya yakni pembatasan informasi dan waktu pengambilan dokumen lelang yang diberikan hanya satu hari.

Dokumen prakualifikasi dan penawaran lelang diduga dipalsukan dan peserta lelang lain diduga direkayasa.

Pihak PT SKJ diduga turut mempersiapkan beberapa dokumen palsu yang dibutuhkan tersebut. Dokumen SKJ juga dinilai tidak memenuhi syarat. Misalnya, sertifikat badan usaha yang telah kedaluwarsa.

Tak hanya sampai di situ, empat bulan berjalan, tepatnya pada 10 Agustus 2007, tiba-tiba keluar addendum pertama yang isinya mengubah nilai kontrak menjadi Rp127,411 miliar atau bertambah 13,02 persen dari nilai kontrak awal. Addendum itu melebihi ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam aturan itu menyebutkan maksimal menambah pekerjaan sebesar 10 persen. Berdasar hasil audit, proyek itu pun diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp20,84 miliar.

KPK juga telah mengirimkan surat kepada Imigrasi untuk pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang terkait, terhitung sejak 15 Agustus 2019. Dua orang itu yakni Darwan Ali dan Tju Miming Aprilyanto selaku direktur PT SKJ. (nue/ais/ce/ram)

Loading...

You Might Also Like