Ilustrasi. (foto: net)


JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas dalam menangani keterlambatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di daerah penyelenggara pilkada serentak yang NPHD-nya belum ditandatangani.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan, KPU RI sebelumnya membuat jadwal tahapan pilkada serentak tahun 2020. Dimana penandatanganan NPHD sudah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan KPU Daerah di daerah penyelenggara pilkada, paling lambat hingga 1 Oktober 2019.

Penandatanganan NPHD ini berfungsi untuk memastikan ketersediaan anggaran pilkada dari pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada serentak.

Namun, hingga 7 Oktober lalu, masih ada sebanyak 61 daerah dari 270 daerah penyelenggara pilkada serentak yang belum menandatangani NPHD.

Karena itu, Kemendagri pada Senin (7/10), memperpanjang batas waktu penandatanganan NPHD selama dua pekan hingga Senin, 14 Oktober. Kenyataannya, sampai Minggu (13/10), masih ada sejumlah daerah yang belum menandatangani NPHD.

“Kemendagri dan KPU RI harus segera memediasi antara Pemerintah Daerah dan KPU Daerah, agar NPHD-nya bisa segera ditandatangani,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, kemarin (13/10).

Menurut Titi Anggraini, jika NPHD terlambat ditandatangani akan berdampak mengganggu tahapan pilkada yang sudah disusun oleh KPU RI. “Padahal, tahapan pilkada itu sudah dihitung secara cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor. Kalau tahapan pemilu menjadi mundur, maka kualitas pilkada juga menjadi menurun,” katanya.

Dalam pandangan Titi, ada beberapa faktor mengapa Pemerintah Daerah belum juga menandatangani NPHD yang merupakan alokasi anggaran dari APBD di daerah penyelenggara pilkada.

Pertama, karena masih adanya perbedaan prioritas anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah di daerah tersebut. Kedua, belum adanya kesepakatan besaran anggaran antara Pemerintah Daerah dengan KPU Daerah, sehingga masih terjadi tarik ulur. Ketiga, adanya polemik soal Bawaslu yang dinilai ada perbedaan dalam nomenklatur.

Dalam menyikapi perbedaan antara pemerintah daerah dan KPU Daerah ini, menurut Titi, maka Kemendagri dan KPU RI harus bersikap tegas dan segera turun tangan memediasi sehingga tercapai kesepakatan.

Terpisah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, menjelaskan NPHD telah diperpanjang hingga 14 Oktober 2019. Tenggat waktu NPHD, yakni 1 Oktober 2019 lalu.

Keputusan perpanjangan waktu tersebut merupakan hasil Rapat Evaluasi Pendanaan Pilkada 2020 di Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), Senin (7/10) dengan perwakilan daerah yang belum menyelesaikan NPHD atau anggaran dana hibah untuk pilkada-nya.

“Ya, ini sesuai dengan apa yang tadi disepakati di dalam rapat koordinasi yang lalu,” terangnya.

Kemendagri berharap tidak ada daerah yang terlambat lagi menyelesaikan NPHD-nya. Batas waktu hingga tanggal 14 Oktober 2019 dipilih dikarenakan ada kebutuhan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 pada bulan November.

“Jadi, dari sisi regulasi, memang idealnya satu bulan sebelumnya (tahapan pilkada), tapi waktu itu sengaja dibuat sedikit agak longgar agar jika ada kendala-kendala di lapangan, masih ada ruang (untuk perbaiki),” terangnya.

“Tetapi prinsipnya, daerah yang sudah terlambat (tanda tangani NPHD), kami sudah lakukan teguran,” imbuhnya.

Hingga saat ini, dari catatan KPU ada sebanyak 209 daerah yang sudah menandatangani NPHD. Jumlah tersebut terdiri atas 203 KPU kabupaten/kota dan 6 KPU Provinsi.

Sisanya, masih menyisakan 61 daerah yang belum menandatanganinya. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, sudah ada 163 daerah yang menyelesaikan NPHD Bawaslu dan 107 daerah yang masih berproses.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan diperpanjangnya waktu untuk penyelesaian NPHD bagi daerah yang belum. Namun hal tersebut ada dampaknya.

Kegiatan-kegiatan (tahapan Pilkada 2020) kan beberapa sudah dilakukan tahun 2019. Persiapan rekrutmen penyelenggara, sosialisasi KPU. Walaupun tidak banyak, tetapi itu harus dilakukan 2019 agar 2020 bisa fokus konsentrasi ke tahapannya,” terang dia.

Seperti diketahui, pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan di 270 daerah, meliputi sembilan provinsi, 37 kota, serta 224 kabupaten. (fin/ful/kpc)

Loading...

You Might Also Like